ICW Ragukan Kelengkapan Berkas Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Respons Kejagung

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 19:23 WIB
gedung kejagung
Gedung Kejagung. (Foto: dok detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjawab keraguan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang berkas dakwaan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dianggap tidak lengkap. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono mengatakan dalam berkas dakwaan itu sudah jelas disebutkan Djoko Tjandra percaya kepada Pinangki karena berseragam jaksa.

"Kan sudah disebut di dakwaan sebelumnya dikirim sama Rahmat fotonya pakai baju jaksa, makanya suruh datang," kata Ali kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Kamis (24/9/2020).

Saat ditanya perihal apakah Pinangki mengiming-imingi tokoh lain kepada Djoko Tjandra, Ali enggan menjawab itu. Dia hanya mengatakan terkait peran Pinangki sudah ada dalam surat dakwaan.

"Itu dakwaan itu saja sudah disampaikan, masalah orang lain, beda pendapat urusan dia," katanya.

Sebelumnya, ICW menyoroti 4 hal yang hilang dalam berkas dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. ICW mempertanyakan terkait jaringan Pinangki dan Anita Kolopaking hingga alasan Djoko Tjandra mau mempercayainya tak ada di dalam dakwaan itu.

"Setidaknya ada empat hal yang terlihat 'hilang' dalam penanganan perkara tersebut," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Sebelumnya, ICW meragukan kelengkapan berkas jaksa penuntut umum ketika melimpahkan perkara tersebut ke PN Tipikor. Sebab, menurutnya, dalam dakwaan tidak dijelaskan alasan Djoko Tjandra dapat mempercayai jaksa Pinangki terkait pengurusan fatwa MA itu.

"Penuntut umum tidak menjelaskan, apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari ketika bertemu dengan Djoko S Tjandra, sehingga membuat buronan kasus korupsi itu dapat percaya terhadap jaksa tersebut," katanya.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Dalam kasus ini, wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan membeli kebutuhan pribadi. Dia juga didakwa melakukan permufakatan jahat terkait pengurusan fatwa MA.

(idn/idn)