Setahun Reformasi Dikorupsi, Koalisi Sipil Ungkit Teatrikal Pemakaman KPK

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 18:46 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil bersama pegawai KPK mengelar prosesi pemakaman di KPK. Aksi tersebut sebagai simbol matinya KPK akibat disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Aksi Teatrikal Pemakaman KPK tahun lalu (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Hari ini tepat satu tahun aksi Reformasi Dikorupsi. Koalisi Masyarakat Sipil pun mengungkit aksi teatrikal kematian dan pemakaman KPK satu tahun lalu.

"Pemakaman KPK 1 tahun lalu, yang lebih sebagai tanda, saat ini sudah jadi kenyataan," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati, kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).

Peristiwa pemakaman KPK ini terjadi saat Koalisi Masyarakat Sipil bersama pegawai KPK menggelar aksi teatrikal di halaman gedung KPK, Jakarta Selatan, pada 17 September 2019. Aksi tersebut sebagai simbol matinya KPK akibat disahkannya revisi UU KPK.

Diketahui, pada 24 September 2019, ada aksi besar-besaran di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, dan di sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka yang turun ke jalan itu sebagian besar adalah mahasiswa.

Mereka berunjuk rasa karena ada rancangan undang-undang kontroversial yang dinilai bermasalah, salah satunya yang saat itu disoroti adalah RUU KPK yang kini sudah sah menjadi UU KPK 19/2020.

Aksi itu juga sempat ricuh. Ada bentrokan antara aparat dan mahasiswa.

Asfinawati kemudian menyoroti berbagai kasus dan masalah yang belum selesai terkait aksi 24 September 2019 lalu. Asfina mengatakan masih ada laporan masyarakat yang berkaitan dengan aksi itu tidak direspons oleh aparat.

"Kasus tidak selesai, DPO/tersangka kabur, laporan masyarakat tidak jelas responsnya, apalagi bisa selesai. Benar-benar agenda penguasaan oligarki terhadap Indonesia hampir sempurna," tutur Asfina.

Masih dari Koalisi Masyarakat Sipil, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas bicara mengenai 'kematian' KPK semenjak UU KPK 19/2020 berlaku. Pusako bahkan menyebut KPK seperti perpanjangan tangan polisi.

"Setahun Revisi UU KPK itu menjadi bukti bahwa KPK telah dimatikan. Kita bisa lihat bahwa rancang bangun lembaga independen yang dirancang dengan UU 30 Tahun 2002 telah dirusak UU 19 Tahun 2020," kata Direktur Pusako Unand, Feri Amsari.

"Berbagai hal yang menjadi kunci KPK sebagai lembaga independen yg hilang adalah, pertama dominasi aparat hukum biasa yang dalam rancang bangun KPK dianggap perlu dibenahi. Sekarang malah aparat penegak hukum biasa itu ya menjadi kekuatan baru. Jadi KPK terlihat seperti perpanjangan tangan polisi," imbuhnya.

Feri kemudian bicara mengenai upaya kelemahan KPK. Dia menyebut salah satunya pegawai KPK dijadikan PNS, lalu adanya SP3 dalam penanganan kasus, dan juga pembentukan Dewas KPK.

Senada dengan Feri, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut dengan adanya UU KPK ini KPK sudah tidak lagi menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi. Apalagi, ditambah dengan Firli Bahuri yang menjabat Ketua KPK.

"UU KPK baru sudah terang benderang merusak kelembagaan KPK," ujar peneliti ICW, Kurnia.

"Setidaknya dari Januari sampai dengan saat ini sudah empat lembaga survei mengatakan bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik. Ini tidak bisa dilepaskan dari dua kejadian penting: terpilihnya Firli Bahuri menjadi Ketua KPK dan berlakunya UU KPK baru," tambah Kurnia.

(zap/ibh)