MA Sunat Vonis Panitera Korup dari PN Jaktim Jadi 2 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 17:57 WIB
Selain hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Iswahyu Widodo, KPK juga lebih dulu menahan hakim PN Jaksel Irwan, panitera pengganti PN Jaktim M Ramadhan, dan pengacara Arif Fitrawan.
M Ramadhan saat resmi ditahan KPK. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) mendiskon hukuman mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) Muhammad Ramadhan. Awalnya, Ramadhan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Oleh MA, hukumannya disunat menjadi 2 tahun penjara saja.

Kasus bermula sejak KPK melakukan serangkaian OTT di PN Jaksel pada awal 2019. Ditangkap Ramadhan dan dua hakim. Ramadhan mengkondisikan proses perkara perdata dengan imbalan sejumlah uang. Ramadhan akhirnya diadili.

Pada 11 Juli 2019, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara kepada Ramadhan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 12 huruf c UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Ramadhan menerimanya dan tidak mengajukan banding/kasasi. Belakangan, Ramadhan mengajukan PK dan dikabulkan.

"Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus. Menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan," ucap juru bicara MA hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Kamis (24/9/2020).

Duduk sebagai ketua majelis adalah hakim agung Suhadi dengan anggota Krisna Harahap dan Sri Murwahyuni. Majelis menilai yang bertanggung jawab dalam perkara suap itu adalah pemberi suap, yaitu Martin Silitonga.

"Inisiatif untuk memberi uang kepada hakim, dalam hal ini Iswahyu Widodo dan Irwan, adalah dari Martin Silitonga selaku penggugat dalam perkara perdata nomor 262 K/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel melalui Arif Fitrawan selaku pengacara Martin Silitonga dalam perkara tersebut. Sehingga seharusnya pihak yang menanggung risiko dalam perkara a quo adalah Martin Silitonga dengan menggunakan pihak-pihak lainnya, termasuk terpidana," ucap majelis.

Alasan lain, MA mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam meringankan hukuman bagi Ramadhan, yaitu kesalahan terpidana, motif dan tujuan dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin terpidana, riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi terpidana, pengaruh pidana terhadap masa depan terpidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

"Pertimbangan ini juga dapat didasari dengan pendapat Satjipto Rahardjo," ujarnya.

Sekedar diketahui, Satjipto Rahardjo merupakan begawan hukum FH Undip, Semarang, yang tutup usia pada 9 Januari 2010. Ia dikenal sebagai ahli sosiologi hukum dengan paham progresif hukum.

(asp/zak)