ADVERTISEMENT

Round-Up

Dulu Nobar G30S/PKI Bareng Jokowi, Kini Gatot Ungkit Ganti Panglima TNI

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 06:02 WIB
Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat, Senin (7/9/2020). Deklarasi dilaksanakan di sebuah rumah, Kota Bandung, Senin (7/9/2020).
Gatot Nurmantyo (Foto: Yudha Maulana)
Jakarta -

Pada 2017 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang digagas Gatot Nurmantyo. Kala itu, Gatot menjabat sebagai Panglima TNI.

Acara nobar digelar di Markas Korem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat. Warga turut hadir.

Meski film G30S/PKI menegangkan, namun acara berlangsung santai. Presiden Jokowi bahkan menyempatkan diri bertegur sapa dengan warga yang hadir.

"Empat setengah jam saya lihat. Ini yang ketiga kalinya," kata Jokowi usai upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

3 bulan kemudian yaitu Desember 2017, Marsekal Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Udara diangkat sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi menggantikan posisi Gatot yang tengah memasuki masa purnabakti pada April 2018.

Pergantian jabatan itu kini disoal Gatot. Dia menyebut dirinya digantikan dengan Marsekal Hadi lantaran menginisiasi acara nobar film G30S/PKI.

"Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel Youtube Hersubeno Point, dikutip detikcom pada Rabu (23/9).

Gatot mengaku mengucapkan terima kasih pada politikus PDIP yang mengingatkan dia. Namun dia menyebut tekadnya bulat untuk menunjukkan bahaya dari PKI.

"Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti," ujar Gatot.

Namun memang sebelum acara itu digelar, pada 20 September 2017, politikus PDIP Effendi Simbolon merespons gagasan Gatot.

"Kami juga bertanya juga, kenapa sih Pak Jenderal Gatot harus membuat instruksi ya? Ya kalau mau nonton, nonton aja, nggak usah harus dibuat instruksi," demikian kritik Effendi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kala itu.

Selain Effendi Simbolon, politikus PDIP TB Hasanuddin kala itu juga mengkritik kebijakan Gatot. Namun kritik Mayjend (Purn) TNI TB Hasanuddin tersebut bukan terkait film G30S/PKI, namun soal kebijakan Gatot Nurmantyo merotasi sejumlah perwira TNI jelang pergantian Panglima TNI.

"Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/12/2017).

Hingga kini sosok politikus PDIP yang disebut Gatot masih misterius.

PDIP Tepis Politikusnya Disebut Gatot Ingatkan Dampak Nobar Film G30S/PKI

PDIP sebagai pihak yang disebut Gatot saat membahas pergantian Panglima TNI dengan acara nobar film G30S/PKI, menolak dikaitkan. Effendi Simbolon mengatakan pergantian pucuk pimpinan TNI merupakan hal yang wajar. Apalagi, saat itu, Gatot memasuki masa purnabakti.

"Enggaklah, enggaklah, kitakan enggak punya penilaian yang subjektif seperti itu, bahwa beliau proses pergantian, proses pergantian itukan proses memang hal yang lumrah karena sudah memasuki masa jelang masa purnabakti ya," tutur Effendi di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi I DPR itu pun meminta partainya tak dikait-kaitkan. Menurutnya, tak ada politikus partainya yang memberikan informasi perihal pergantian itu kepada Gatot.

"Ya kita setahu saya tidak ada seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Effendi menilai perintah menonton film G30S/PKI memang tak seharusnya dilakukan. Sebab, kata dia, tidak ada kewajiban bagi TNI, Polri maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk menonton film tersebut.

"Tapi logikanya memang tidak juga harus diwajibkan untuk seluruh TNI, Polri, ASN, untuk mereferensi tunggal itu ya," kata Effendi.

Lagipula, menurut dia, tak seharusnya menjadikan film tersebut sebagai referensi tunggal antikomunisme. Mengingat, setiap orang memiliki tafsir masing-masing kala menonton film G30S/PKI.

"Kan yang kita masalahkan kan itu jangan dijadikan referensi tunggal, kan tafsirnyakan terlalu multitafsir orang menonton film itu. Tapi bahwa fakta ada gerakan G30-S, bahwa ada gerakan PKI, ada gerakan yang berlawan dengan ideologi negara itu iya, tapi tidak kemudian rujuknya ke satu film itu," tuturnya.

Selanjutnya, elite PDIP Bambang Wuryanto memberi 'pencerahan' kepada Gatot. Bambang meminta lebih baik Gatot bicara yang lebih penting dan mencerdaskan.

"Yang itu tidak bersifat raising up, menghasilkan yang baik-baik bagi bangsa ini, maka sebaiknya didrop. Jadikanlah itu pembicaraan informal. Pembicaraan publik itu harus hal-hal yang mencerdaskan, masalah yang mencerdaskan bangsa ini. Karena setiap tugas anak bangsa sesuai dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara ini di dalam konstitusi UUD 1945 di pembukaan, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Bambang, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Pacul, mengatakan Gatot tak perlu mengungkap nama politikus PDIP yang memberi pesan soal suksesinya. Menurut Pacul, tak ada hal yang penting dari situ.

"Nggak usah (Gatot ungkap nama), ngapain gitu loh? Itu kan untuk apa? Kalau aku, nggak usah, nanti dikiranya kita yang begitu bener, kan gitu," ujar Pacul.

Namun, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu, yang terpenting adalah bicara yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pacul khawatir, jika tak memberi hal positif ke masyarakat, justru membuat perpecahan.

"Tapi bagi kita yang penting, itu kan diskusi yang tidak memberikan konstruksi yang kecerdasan baik. Itu kan nanti ujungnya perpecahan anak bangsa," ucap Pacul.

Soal film G30S/PKI, Pacul mengatakan sudah ada ahli sejarah yang dapat menjelaskan. Dia menilai ucapan Gatot tak patut didiskusikan.

"Bahwa soal nonton, kan sudah dijelaskan itu, urusan kesejarahan. Ini kan sudah ada yang menjelaskan, ada ahlinya. Kenapa mesti kayak gini, menjadi sebuah diskusi," sebutnya.

(aud/aud)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT