.webp)
Namun memang sebelum acara itu digelar, pada 20 September 2017, politikus PDIP Effendi Simbolon merespons gagasan Gatot.
"Kami juga bertanya juga, kenapa sih Pak Jenderal Gatot harus membuat instruksi ya? Ya kalau mau nonton, nonton aja, nggak usah harus dibuat instruksi," demikian kritik Effendi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kala itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Effendi Simbolon, politikus PDIP TB Hasanuddin kala itu juga mengkritik kebijakan Gatot. Namun kritik Mayjend (Purn) TNI TB Hasanuddin tersebut bukan terkait film G30S/PKI, namun soal kebijakan Gatot Nurmantyo merotasi sejumlah perwira TNI jelang pergantian Panglima TNI.
"Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/12/2017).
Hingga kini sosok politikus PDIP yang disebut Gatot masih misterius.
PDIP Tepis Politikusnya Disebut Gatot Ingatkan Dampak Nobar Film G30S/PKI
PDIP sebagai pihak yang disebut Gatot saat membahas pergantian Panglima TNI dengan acara nobar film G30S/PKI, menolak dikaitkan. Effendi Simbolon mengatakan pergantian pucuk pimpinan TNI merupakan hal yang wajar. Apalagi, saat itu, Gatot memasuki masa purnabakti.
"Enggaklah, enggaklah, kitakan enggak punya penilaian yang subjektif seperti itu, bahwa beliau proses pergantian, proses pergantian itukan proses memang hal yang lumrah karena sudah memasuki masa jelang masa purnabakti ya," tutur Effendi di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi I DPR itu pun meminta partainya tak dikait-kaitkan. Menurutnya, tak ada politikus partainya yang memberikan informasi perihal pergantian itu kepada Gatot.
"Ya kita setahu saya tidak ada seperti itu," ujarnya.
