Sidang Dakwaan Pinangki

Ini Action Plan Pinangki soal Pengurusan Fatwa MA Djoko Tjandra

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 10:52 WIB
Jaksa Pinangki usai diperiksa 11 jam oleh Kejagung (Tiara/detikcom)
Foto: Jaksa Pinangki usai diperiksa 11 jam oleh Kejagung (Tiara/detikcom)
Jakarta -

Jaksa mengungkapkan adanya 'action plan' yang disusun Pinangki Sirna Malasari untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. 'Action plan' itu memuat 10 rencana aksi agar Djoko Tjandra mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) untuk lolos dari jerat pidana.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020). Pinangki menyusun 'action plan' itu bersama seorang swasta atas nama Andi Irfan Jaya, lantas bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang merupakan seorang pengacara bertemu dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019.

"Pada pertemuan tersebut, terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana atau planning berupa action plan yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra," ucap jaksa membacakan surat dakwaan itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Berikut 10 langkah dalam action plan itu seperti disampaikan jaksa:

1. Penandatanganan security deposit (akta kuasa jual), yang dimaksud oleh Pinangki sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Irfan Jaya) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Pengiriman surat dari pengacara kepada BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA. Penanggungjawab action ini adalah Andi Irfan dan Anita yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari.

3. BR atau pejabat Kejaksaan Agung mengirimkan surat kepada HA atau pejabat MA. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah Andi Irfan dan Pinangki yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020.

4. Pembayaran 25 persen konsultan fee terdakwa Pinangki USD 250 ribu. Yang dimaksud adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP-nya sebesar USD 500 ribu oleh Djoko Tjandra.

5. Pembayaran konsultan media fee kepada Andi Irfan USD 500 ribu. Yang dimaksud adalah pemberian fee kepada Andi Irfan untuk mengkondisikan media sebesar USD 500 ribu.

6. HA atau pejabat Mahkamah Agung menjawab surat BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung terkait permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action ini adalah HA atau pejabat MA/ DK belum diketahui/ AK atau Anita Kolopaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020.

7. BR atau pejabat Kejagung menerbitkan instruksi terkait surat HA pejabat MA. Yang dimaksudkan adalah Kejagung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah IF yang belum diketahui dan jaksa Pinangki yang akan dilaksanakan pada 16 Maret.

8. Security deposit cair USD 10 juta. Yang dimaksudkan adalah Djoko Tjandra memberikan uang apabila rencana tersebut berjalan lancar.

"Action yang kedelapan adalah security deposit cair USD 10 juta, yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah Joko Tjandra akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila action plan poin ke-2, action plan poin ke-3, action plan poin ke-6, serta action plan poin ke-7 berhasil dilaksanakan," kata jaksa.

9. Djoko Tjandra kembali ke RI tanpa menjalani pidana penjara 2 tahun sesuai putusan PK

10. Pembayaran konsultan fee 25% jaksa Pinangki sebesar USD 250 ribu atau pembayaran tahap II pelunasan atas fee terhadap terdakwa Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayar DP nya sebesar USD 500 ribu jika Djoko Tjandra kembali ke RI sesuai action plan poin ke-9.

Namun pada akhirnya tak ada yang terlaksana dari action plan itu. Djoko Tjandra membatalkan rencana action plan tersebut pada Desember 2019.

"Atas kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Tjandra telah memberikan DP kepada terdakwa melalui Andi Irfan sebesar USD 500 ribu sehingga Joko Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari action plan tersebut dengan tulisan tangan 'NO' kecuali pada action yang ke-7 dengan tulisan tangan "bayar nomor 4,5 yaitu apabila action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta action ke-9 dengan tulisan tangan 'Bayar 10 M' yaitu bonus kepada terdakwa apabila action ke-9 berhasil dilaksanakan atau Joko Tjandra kembali ke Indonesia," ujar jaksa.

Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor. Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

Screenshot Action Plan Jaksa Pinangki Terkait Pengurusan Fatwa MA Djoko TjandraScreenshot Action Plan Jaksa Pinangki Terkait Pengurusan Fatwa MA Djoko Tjandra Foto: Dok. Istimewa

Screenshot Action Plan Jaksa Pinangki Terkait Pengurusan Fatwa MA Djoko TjandraScreenshot Action Plan Jaksa Pinangki Terkait Pengurusan Fatwa MA Djoko Tjandra Foto: Dok. Istimewa
(yld/dhn)