Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran BNPB tahun 2021 senilai Rp 813 miliar. Komisi VIII meminta BNPB mengoptimalkan anggaran untuk menangani bencana di Tanah Air.
"Selasa, 22 September, pada rapat koordinasi dengan Kepala BNPB membahas penyesuaian RKA K/L disimpulkan beberapa hal. Pertama, Komisi VIII DPR RI dapat menerima pagu anggaran BNPB tahun 2021 hasil penyesuaian sebesar Rp 813,1 miliar," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam rapat di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Adapun rinciannya adalah program ketahanan bencana Rp 562,71 miliar dan program dukungan manajemen Rp 250,39 miliar. Usulan anggaran ini sebelumnya dibahas pada 3 September 2020.
Atas dasar itu, Komisi VIII meminta BNPB mengoptimalkan anggaran dana siap pakai untuk bencana dan penanganan Corona (COVID-19). Komisi VIII juga meminta Kepala BNPB menindaklanjuti catatan-catatan dari pimpinan dan anggota komisi.
"Meminta Kepala BNPB menindaklanjuti pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: memperkuat mitigasi bencana alam, seperti banjir, longsor; menetapkan prosedur dalam penanganan COVID-19 komorbid di semua rumah sakit; meningkatkan budaya sadar tahan bencana; dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam hadapi bencana," papar Yandri.
Selain itu, dengan anggaran tersebut, BNPB juga diminta menggencarkan sosialisasi 3M dan 3T di tengah pandemi Corona. BNPB juga diminta mengawasi jalannya Pilkada 2020.
"Sosialisasi 3M menekan angka COVID, memperhatikan usulan Komisi VIII DPR dalam rangka pencapaian 8 target penanganan COVID, di antaranya peningkatan testing, tracing, dan treatment ke berbagai daerah di Indonesia, serta mengantisipasi pergelaran Pilkada Serentak 2020 agar menerapkan protokol kesehatan," sebut Yandri.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo berterima kasih ke Komisi VIII DPR. Doni berharap anggaran ini bisa dipakai dengan baik untuk menangani pandemi virus Corona di Indonesia.
"Saya sampaikan terima kasih atas dukungan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI, dan khususnya Bapak Pimpinan. Semoga kita semua bisa tangani COVID, dan memberi perlindungan ke seluruh WNI kita," tutup Doni.
(zak/zak)
