Pemuda Al Washliyah Wanti-wanti Jokowi Golput Tinggi Jika Pilkada Tak Ditunda

Ahmad Arfah - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 16:17 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Ilustrasi pilkada (Andhika Akbaryansyah/detikcom)
Medan -

Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah Sumatera Utara (Sumut) mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tingginya warga yang tak menggunakan hak pilih alias golput jika pilkada tidak ditunda. Golput tinggi dinilai bakal terjadi karena banyak ormas yang meminta Pilkada 2020 ditunda.

"Apabila ormas-ormas Islam dan para ulama mengeluarkan fatwa melarang umatnya untuk datang ke TPS seperti mengimbau untuk tidak melaksanakan salat di masjid ketika wabah COVID menyebar luas, bisa dipastikan akan terjadi angka golput sangat besar terjadi di Pilkada 2020," kata ketua GP Al-Wasliyah Sumut, Zulham Efendi Siregar, kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Ormas-ormas Islam yang sudah meminta agar Pilkada 2020 ditunda antara lain adalah PP Muhammadiyah, PBNU, dan PB Al-Washliyah. Permintaan ini disampaikan karena jumlah orang yang terpapar virus Corona di Indonesia yang masih tinggi.

"Gerakan Pemuda Al-Washliyah Sumatera Utara meminta kepada Bapak Presiden, DPR, dan KPU untuk segera bertemu dengan tokoh-tokoh agama, para ulama, tokoh pemuda, dan ormas-ormas Islam di Indonesia untuk memutuskan hal ini," ucap Zulham.

Ketua Badko HMI Sumut Alwi Hasbi Silalahi mengatakan angka golput bisa tinggi karena warga takut datang ke TPS di tengah pandemi Corona. Dia mengaku khawatir warga malah terinfeksi Corona gara-gara ke TPS.

"Melihat angka yang masih tinggi ini, tentu masyarakat akan menghindari keramaian, bisa dibilang takut. Makanya saat pilkada nanti ada kemungkinan banyak yang tidak datang untuk memilih," kata Hasbi.

Hasbi pun meminta pemerintah menunda pilkada hingga angka penyebaran virus Corona di Indonesia menurun. Hal ini, kata Hasbi, ditujukan agar masyarakat bisa tenang menggunakan hak pilihnya.

"Ini kan angkanya masih tinggi yang terpapar meski yang sembuh juga tinggi. Menurut kami, baiknya ditunda dulu sampai angka yang terpapar menurun, jadi masyarakat yang mau datang ke TPS lebih tenang dan tidak terlalu mengkhawatirkan akan terpapar virus," jelasnya.

Sebelumnya, Ketum PBNU Said Aqil Siroj meminta KPU dan DPR menunda gelaran Pilkada 2020. Said Aqil menilai pilkada dapat memunculkan potensi kerumunan massa meskipun protokol kesehatan COVID-19 dilakukan secara ketat.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan pilkada, sungguhpun, dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," kata Said Aqil dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/9).

PBNU meminta agar anggaran Pilkada 2020 direalokasikan untuk penanganan krisis kesehatan di tengah pandemi virus Corona. Selain itu, sebut Aqil, anggaran pilkada pun bisa digunakan untuk penguat jaring pengaman sosial.

PP Muhammadiyah juga berharap Pilkada 2020 ditunda. Muhammadiyah meminta agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

"Sebaiknya pemerintah mengkaji dengan saksama kemungkinan penundaan pemilukada sebagaimana disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dihubungi, Senin (21/9).

Pemerintah sendiri tetap menyatakan Pilkada bakal dilakukan sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Namun, Jokowi disebut tetap mendengarkan masukan dari PBNU dan Muhammadiyah yang meminta agar pelaksanaan pilkada ditunda terlebih dahulu.

"Presiden telah mendengarkan dan mempertimbangkan usul-usul dari masyarakat. Semuanya didengar, yang ingin menunda, yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar, seperti dari NU, dari Muhammadiyah, pun pendapat yang berbeda, semuanya didengarkan. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan hal ini secara khusus untuk membicarakannya," ujar Menko Polhukam Mahfud Md dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2020 yang disiarkan dalam YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (22/9).

Simak video 'Tito: Kerumunan di Pendaftaran Paslon Buat Image Pilkada Kurang Baik':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)