.webp)
Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid menjawab sindiran GNPF Sumut terkait alasan Pilkada berlanjut. Sodik menegaskan Pilkada berlanjut atau tidak, tidak behubungan dengan anak menantu Presiden Jokowi yang maju di Pilkada.
"Lanjut atau tidaknya Pilkada sama sekali tidak ada hubungan dengan anak-mantu Jokowi yang maju dalam pilkada, peserta pilkada ada 300-an," ujar Sodik kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Sodik mengatakan Pilkada ini berlanjut diputuskan oleh Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, san DKPP. Kesimpulannya sepakat melanjutkan Pilkada dengan beberapa catatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasilnya adalah Pilkada dapat dilaksanakan dengan beberapa catatan, yakni peningkatan pelaksanaan protokol COVID, untuk peningkatan pelaksanaan COVID, maka harus ada aturan diskualifikasi bagi calon pelanggaran protokol COVID," jelasnya.
Catatan lainnya adalah pemberian sanksi, peningkatan sosialisasi, hingga meminta jaringan internet di daerah diperluas untuk keperluan kampanye calon kepala daerah.
"Pemberian sanksi yang tegas oleh KPU dan Mendagri, peningkatan sosialisi dan edukasi COVID, peningkatan koordinasi dengan semua pihak termasuk dengan aparat keamanan, tambahan alokasi dana bagi APD dan petugas kesehatan, perluasan jaringan internet untuk pelaksanaan kampanye dan lain-lain," tambahnya.
Diketahui, GNPF-Ulama Sumut mengajukan gugatan ke PN Medan untuk menuntut penundaan Pilkada Medan. Dia mengatakan akan tetap berjuang agar Pilkada Medan dapat ditunda.
"Kita akan terus berjuang sampai akhir, PN kan belum menyidangkan gugatan kita, jadi masih berharap PN berpikir jernih," kata Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut Tumpal Panggabean, Selasa (22/9).
Tumpal menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi tidak memaksakan kehendak untuk menunda pilkada. Dia menyinggung majunya anak dan menantu Presiden Jokowi yang ikut maju di pilkada.
"Kita berharap kepada Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendaknya. Jangan gara-gara anak dan menantunya maju pilkada, lalu keselamatan orang ramai, keselamatan rakyat tidak diperhatikan," ujarnya.
(zap/tor)
