Muhammadiyah soal Pilkada Tak Ditunda: Kasihan Rakyat Tanggung Risiko Corona

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 06:40 WIB
Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Muti di Kudus, Minggu (26/5/2019).
Foto: Abdul Mu'ti (Akrom Hazami/detikcom)
Jakarta -

PP Muhammadiyah berharap agar Pilkada 2020 ditunda meskipun Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan pemungutan suara tetap pada 9 Desember mendatang. Muhammadiyah meminta agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

"Sebaiknya pemerintah mengkaji dengan seksama kemungkinan penundaan Pemilukada sebagaimana disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Mu'ti mengatakan kerumunan massa tak terhindarkan dalam tahapan Pilkada yang telah dilalui. Selain itu dia mengungkap sejumlah bakal calon terinfeksi virus Corona.

"Selama beberapa hari semenjak penetapan calon, kerumunan massa tidak bisa dihindari. Potensi penularan sangat besar. Selain itu beberapa calon juga positif COVID-19," jelasnya.

Muhammadiyah kemudian mewanti-wanti penularan Corona terhadap masyarakat. Mu'ti berharap agar pemerintah mendengarkan aspirasi dari rakyat.

"Kasihan rakyat jika harus menanggung resiko tertular COVID-19. Ya. Semoga Pemerintah bisa lebih mendengar," sebut Mu'ti.

Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman sebelumnya menegaskan bahwa pemungutan suara pada Pilkada 2020 akan tetap sesuai jadwal, yaitu tanggal 9 Desember 2020. Guna mengatasi penularan Corona, Fadjroel mengatakan protokol kesehatan akan diterapkan secara lebih ketat.

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

(lir/aud)