DPR Harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga yang Kontroversial

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 12:54 WIB
RUU Ketahanan Keluarga sempat menjadi kontroversi karena dinilai terlalu menyentuh ranah pribadi.
Rapat Baleg DPR membahas RUU Ketahanan Keluarga. Foto: Azizah/detikcom
Jakarta -

RUU Ketahanan Keluarga sempat menjadi kontroversi karena dinilai terlalu menyentuh ranah pribadi. Para pengusul RUU Ketahanan Keluarga pun mempresentasikan substansi RUU tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Rapat digelar di ruang rapat Baleg, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020) dan dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya. Para pengusul RUU Ketahanan Keluarga yang hadir adalah Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani dari F-PKS serta Ali Taher dari F-PAN.

Agenda rapat adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Ketahanan Keluarga.

Ali Taher sebagai salah satu pengusul menyampaikan pentingnya RUU ini karena terjadi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Keberadaan RUU ini pun disebutnya penting untuk ketahanan nasional.

"Antara rural dan urban itu ketika ada transformasi, akan menimbulkan 6 persoalan mendasar, yaitu pengangguran, kemiskinan, disorganisasi keluarga, kriminalisasi, kebebasan seks, dan narkoba, yang sekarang memengaruhi ketahanan keluarga. Sehingga dipandang perlu pentingnya UU ini untuk memperkokoh ketahanan nasional kita," ujar Ali.

"Pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya serta teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya bangsa dan ketahanan keluarga, shg dibutuhkan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan memberikan perlindungan terhadap seluruh keluarga," imbuhnya.

Sementara itu, Netty bicara soal program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana membangun SDM unggul dimulai dari keluarga. Netty ingin keluarga menjadi basis kebijakan publik.

"Kita ingin keluarga jadi basis kebijakan publik. Bukan hanya keluarga rentan atau prasejahtera yang jadi sasaran, tapi semua keluarga di Indonesia berhak mendapatkan perhatian, akses dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga saling melengkapi yang berlandaskan pada Pancasila dan amanat UUD 1945," ujar Netty.

Untuk diketahui, RUU Ketahanan Keluarga mulanya diusulkan 5 anggota DPR lintas fraksi. Selain ketiga pengusul yang hadir, RUU ini juga diusulkan anggota DPR F-Gerindra Sodik Mudjahid. Anggota DPR F-Golkar Endang Maria mulanya juga menjadi salah satu pengusul, namun Golkar menarik dukungannya.

Sebelumnya, RUU Ketahanan Keluarga menjadi kontroversi karena dianggap terlalu mengurusi ranah privat warga negara. Kontroversi RUU ini di antaranya soal mengatur kewajiba istri, pasal 'seks sadis' BDSM, hingga soal kamar anak yang dipisah untuk menghindari inses.

RUU ini pun ditolak Istana. Stafsus Presiden Jokowi Dini Purnowo mengkritisi RUU Ketahanan Keluarga karena dinilai terlalu mengusik privasi seseorang. Dia pun mempertanyakan urgensi RUU tersebut.

"(RUU Ketahanan Keluarga) Terlalu menyentuh ranah pribadi," ujar Dini di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

(azr/tor)