Tolak Sejarah Jadi Pelajaran Pilihan, Asosiasi Guru: Sejarah Itu Keharusan

Tolak Sejarah Jadi Pelajaran Pilihan, Asosiasi Guru: Sejarah Itu Keharusan

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 11:40 WIB
Hanya ada 30 dari seratusan SMA di Jakarta yang melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2015 berbasis komputer. Salah satu sekolah favorit seperti SMA Negeri 8 Jakarta termasuk yang tak melaksanakan UN 2015 dengan Computer Base Test (CBT). Sebanyak 344 siswa mengikuti Ujian Nasional (UN) secara manual di SMA Negeri 8 Jakarta.
Gambar ilustrasi siswa SMA (Hasan Alhabshy/detikcom)
Jakarta -

Mata pelajaran sejarah hilang dari daftar mata pelajaran wajib dalam dokumen penyederhanaan kurikulum. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia merasa kecolongan.

"Jujur, saya pribadi merasa kecolongan. Saya pribadi merasa, kok seperti ini situasinya?" kata ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Sumardiansyah Perdana Kusuma, kepada detikcom, Senin (21/9/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sumardiansyah menjelaskan, dirinya juga merupakan bagian dari tim penyederhanaan kurikulum, namun dia sendiri tidak mendapat sosialisasi langsung mengenai draf itu. Dia baru tahu setelah draf itu beredar luas di kalangan eksternal.

Draf yang dia maksud adalah dokumen digital dengan sampul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Judulnya, 'Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional', tertanggal 25 Agustus 2020.

ADVERTISEMENT

"Biarpun masih berupa draf, Mas Menteri (menyebut Mendikbud Nadiem Makarim), namun kami melakukan berbagai tindakan preventif mencegah agar draf itu tidak menjadi satu keputusan final. Pada waktunya nanti kami siap berdialog memberikan kajian-kajian, pandangan-pandangan, untuk bisa memperkuat mengenai posisi mata pelajaran sejarah dalam pembentukan karakter generasi masa depan kita," tuturnya.

Bukan hilang, tapi bergeser

Sumardiansyah menjelaskan ada kesalahpahaman yang muncul terhadap isu mata pelajaran sejarah ini. Mengacu pada draf yang beredar itu, pelajaran sejarah bukannya dihapus namun lebih tepat adalah bergeser dari mata pelajaran wajib (mata pelajaran dasar) menjadi mata pelajaran pilihan.

"Kita tidak pernah bilang bahwa mata pelajaran itu menjadi hilang, tapi yang tepat konteksnya adalah posisinya bergeser di jenjang SMA, yakni dari kelompok wajib menjadi pilihan. Dia menjadi pilihan di kelas 11 dan 12 SMA," tutur Sumardiansyah.

Begini perbandingannya:

SMA

Kelas 10
Kurikulum 2013 (sekarang):
Sejarah Indonesia

Kurikukulum Penyederhanaan (draf):
IPS (Sejarah termasuk dalam sistem blok mapel IPS)

Kelas 11
Kurikulum 2013 (sekarang):
IPS: Sejarah Indonesia + Sejarah Peminatan
IPA: Sejarah Indonesia

Kurikulum Penyederhanaan (draf):
IPS: Sejarah (menjadi 1 dari 5 mapel pilihan, tiap siswa wajib ambil 3 mapel pilihan)
IPA: - (tidak ada pilihan mapel Sejarah)

Kelas 12
Kurikulum 2013 (sekarang):
IPS: Sejarah Indonesia + Sejarah Peminatan
IPA: Sejarah Indonesia

Kurikulum Penyederhanaan (draf):
IPS: Sejarah (menjadi 1 dari 5 mapel pilihan, tiap siswa wajib ambil 3 mapel pilihan)
IPA: - (tidak ada pilihan mapel Sejarah)

Dalam draf yang beredar tersebut, mata pelajaran sejarah untuk kelas 11 dan 12 SMA hanyalah 1 dari 5 mapel pilihan saja. Mapel pilihan untuk IPS itu adalah geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan antropologi.

"Itu yang kita lawan. Berarti, anak berpotensi tidak belajar sejarah. Siswa hanya boleh memilih 3, berarti ada 2 yang tidak dipilih sama sekali. Bayangkan kalau sejarah tidak dipilih sama sekali, ini menjadi masalah," kata Sumardiansyah.

Sejarah adalah mata pelajaran sejarah yang penting. Sumardiansyah menjelaskan sejarah terkait langsung dengan pembentukan arah masa depan generasi muda.

"Buat kami, sejarah adalah sebuah keharusan, bukan pilihan," kata dia.

Untuk SMK, mata pelajaran sejarah tidak ada lagi dalam kurikulum penyederhanaan itu. Padahal, anak SMK juga perlu mendapat asupan pelajaran sejarah. "Kita tidak ingin lulusan SMK hanya menjadi robot-robot pemuas kebutuhan industri bagai para kaum kapitalis," kata Sumardiansyah.

Nadiem Makarim sendiri sudah menjelaskan, mata pelajaran tidak dihapus. Memang, Nadiem tidak secara spesifik berbicara soal mata pelajaran sejarah yang kini wajib kemudian bisa menjadi mata pelajaran pilihan. Namun soal draf itu, Nadiem menyatakan itu hanya presentasi internal yang belum final.

"Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak, puluhan versi yang berbeda yang sedang melalui FGD, dan uji publik. Semua belum tentu permutasi tersebut menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai opsi diperdebatkan secara terbuka," Kata Nadiem dalam video Instagram-nya, diakses detikcom pada hari Minggu (20/9) kemarin.

Halaman 2 dari 2
(dnu/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads