2 Anggota FKB Balikin Uang Jalan-jalan ke Mesir

Jakarta - Kisah jalan-jalan anggota BURT DPR ke Mesir belum berakhir. 2 Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang ikut pelesir memutuskan mengembalikan uang perjalanan Rp 60 juta. Ini atas instruksi pimpinan partai.Dua anggota FKB itu adalah Choirul Sholeh Rasyid dan Abdullah Azwar Anas. Uang yang diterima Choirul dan Anas masing-masing Rp 30 juta rencananya akan disumbangkan kepada korban banjir dan longsor di Jember dan Banjarnegera."Karena itu kebijakan partai, saya patuh dan saya akan mengembalikan itu agar bisa disumbangkan kepada korban tanah longsor di Banjarnegara," kata Choirul sebelum menyerahkan uang itu kepada Sekretaris FKB Helmy Faisal Zaini di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (13/1/2006).Choirul mengaku siap mengembalikan dana tersebut sebagai bentuk kepedulian pada korban tanah longsor dan ketaatan pada instruksi partai mengingat keputusan itu merupakan hasil rapat pleno DPP.Pernyataan yang sama disampaikan Azwar Anas. Anas minta maaf jika perjalanan ke Mesir beberapa waktu lalu dianggap kontroversial dan kurang efisien.Namun demikian, perjalanan ke Mesir, imbuhnya, sudah prosedural karena sudah mendapat restu dari pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. "Kami siap mengembalikan saat ini juga agar dapat disumbangkan kepada korban bencana," kata Anas.Dia berharap perjalanan ke luar negeri ke depan ditata dengan baik dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan mendapatkan hasil yang jelas.Disumbangkan Korban LongsorMenanggapi hal itu, Sekretaris FKB Helmy Faisal Zaini menegaskan, uang tersebut akan langsung disampaikan pada korban tanah longsor Sabtu 14 Januari, bersamaan dengan pemberian bantuan DPR yang diwakili Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.Helmy minta agar pimpinan DPR serta anggota DPR RI yang melakukan perjalanan ke luar negeri diberitahukan dulu ke publik mengenai agenda dan visi misinya agar tidak menimbulkan kontroversi dan penghakiman publik pada DPR.Dia juga minta agenda perjalanan ke luar negeri oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) juga disampaikan kepada publik agar publik bisa mengoreksi efektivitas dan urgency perjalanan ke luar negeri sebelum dilakukan.Dia juga minta lembaga kesekretariatan transparan dalam menginformasikan kegiatan yang dilakukan anggota dewan, termasuk lembaga humas DPR yang saat ini kerjanya kurang maksimal."Karena ini lembaga rakyat tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Selama ini mereka tertutup. Itu kritik dari kami," katanya. (umi/)