.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro sepakat menjalin kerja sama di bidang riset dan kajian. Salah satunya untuk melakukan harmonisasi kesesuaian berbagai produk undang-undang dengan UUD NRI 1945. Selain itu, kerja sama juga dilakukan untuk membangun strategi formulasi internalisasi ideologi Pancasila di kalangan milenial.
"Tekanan arus globalisasi di era disrupsi, di mana informasi global dengan leluasa bisa diakses tanpa filter, maka membumikan Pancasila dihadapkan pada sebuah tantangan besar. Atas nama modernitas zaman, globalisasi telah menawarkan nilai-nilai yang dikemas seakan-akan lebih menarik dari pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena medium globalisasi berbasis teknologi informasi, maka sudah tepat jika saat ini kita menggugah kesadaran dan semangat generasi muda untuk ambil bagian dalam upaya-upaya membumikan Pancasila. Karena generasi muda mempunyai tingkat adaptasi dan literasi teknologi yang memadai," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).
Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan kerja sama juga akan menyasar kajian demografi dan antropologi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal serta perbatasan negara. Hingga kajian geopolitik dan hubungan internasional posisi Indonesia di lingkungan ASEAN, G-20, maupun dalam skala internasional lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain di berbagai bidang kajian dan riset, kerja sama juga akan dilakukan di bidang pendidikan dengan meningkatkan kompetensi pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI. Sehingga para pegawai yang masih memiliki strata pendidikan S1, bisa melanjutkan ke S2. Begitupun yang sudah S2, bisa melanjutkan ke S3. Dengan demikian kemampuan dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Setjen MPR RI bisa meningkat," tandasnya.
Bamsoet menerangkan Universitas Indonesia (UI) merupakan satu-satunya kampus yang memiliki program doktor (S3) kajian Stratejik dan Global, yang memiliki basis pendekatan multidisiplin ilmu. Selain itu, UI juga memiliki berbagai program pascasarjana seperti FISIP, Hukum, Administrasi Publik, dan Ekonomi/Manajemen, yang sesuai dengan bidang pekerjaan ASN di MPR RI.
"Para ASN yang ditugaskan belajar di sana juga bisa mendapatkan pelatihan legal drafting, formulasi kebijakan publik, evidence based policy, regulatory impact assessment, evaluasi kebijakan publik, hingga public finance. Dengan demikian keilmuan mereka ter-update, tak hanya sibuk di kegiatan administrasi belakang meja, melainkan juga bisa memahami kondisi kebangsaan dan internasional secara tajam," pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan MPR dan Rektorat UI antara lain, Rektor Ari Kuncoro, Sekretaris Universitas Agustin Kusumayati, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Abdul Haris, serta Kepala Badan Kerjasama, Ventura, dan Digital Dedi Priadi.
(akn/ega)
