Alasan Kemendagri Tolak Aturan Konser di Kampanye Pilkada

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 15:14 WIB
Kapuspen Kemendagri Bahtiar
Foto: Jefrie/detikcom
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak aturan kampanye Pilkada 2020 yang mengizinkan adanya konser musik. Kemendagri menilai konser musik berpotensi terjadinya kerumunan sehingga mestinya ketentuan PKPU yang membolehkan hal tersebut direvisi.

"Posisi pemerintah kan sejak awal sudah jelas, tidak diikuti dengan segala bentuk kerumunan. Konser musik adalah suatu kegiatan yang memang sangat spesifik, biasanya konser musik tidak ditentukan jumlah orang yang hadir, kalau penyanyinya itu punya daya tarik, kemudian orang punya fanatik dengan aliran musik tertentu, ya biasanya terjadi kerumunan itu," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam konferensi pers virtual yang digelar Bawaslu, Kamis (17/9/2020).

"Jadi segala bentuk konser musik kita tolak. Seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup, kan? Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan. Itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya.

Kemendagri mendorong KPU mengubah aturan kampanye yang membolehkan konser musik dilaksanakan. Sementara itu, yang dapat dibolehkan apabila konser musik itu dilakukan secara virtual.

"Ya kecuali virtual, virtual selama ini kan pratiknya sudah ada. Nah, kalau itu, nggak ada masalah. Yang jelas, kita setuju yang berpotensi rawan menjadi sarana penularan, ya tentu kita, ya tidak apa-apa kalau aturan itu kita perbaiki saya pikir," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pada prinsipnya Bawaslu akan mengawasi segala bentuk kampanye yang diatur dalam PKPU. Nantinya Bawaslu akan mengawasi apakah peserta benar-benar dibatasi 100 orang yang hadir atau tidak.

"Tentu Bawaslu akan di dalam melakukan pengawasan mengacu pada PKPU, PKPU memang sudah menyebut bahwa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dibatasi. Kalau pertemuan terbatas di ruangan itu 50, kalau di area lapangan maksimal 100," kata Abhan.

"Itulah yang akan menjadi pedoman Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye, baik kampanye yang sifatnya pertemuan terbatas maupun yang sifatnya di tempat umum. Memang hari ini Bawaslu sedang harmonisasi terkait PKPU. Beberapa hal kami sampaikan juga masukan-masukan terkait draf PKPU ini," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti terkait metode kampanye dalam Pilkada 2020 yang membolehkan konser musik. Sorotan tersebut awalnya datang dari Satgas COVID-19.

"Beberapa hal yang perlu kita cermati, terutama masalah protokol kesehatan. Soal masih dibolehkannya konser musik dan perlombaan di Pasal 63," ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja pada acara 'Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Pemilihan Serentak 2020', Selasa (15/9).

Menanggapi itu, KPU mengaku tidak dapat mengubah aturan tersebut. Hal ini karena metode kampanye dibuat berlandaskan Undang-Undang Pilkada.

"Semua itu bisa di PKPU karena memang ada ketentuan peraturan UU yang mengatur bagaimana proses-proses substansi dilakukan dalam pemilihan, tentu berdasarkan UU Pemilihan. Bentuk-betuk kampanye juga sudah diatur di situ, tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya," ujar komisioner KPU I Dewa Raka Sandi.

(yld/imk)