Konser Musik Diizinkan di Kampanye, Pemprov Riau Khawatir Klaster Pilkada

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 12:21 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Ilustrasi Pilkada (Zaki Alfarabi/detikcom)
Riau -

KPU mengizinkan konser musik digelar saat kampanye Pilkada 2020. Pemprov Riau pun kembali mengingatkan wanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal klaster Pilkada.

"Presiden kan sudah ngomong, klaster yang paling ditakuti sekarang itu adalah klaster kantor, klaster rumah tangga, klaster Pilkada. Nah itu, sudah diingatkan presiden. Artinya, apa yang disampaikan Presiden ini sebagai sinyal, bahwa kita harus hati-hati," kata Sekda Riau, Yan Prana Jaya, kepada wartawan, Kamis (17/9/2020).

Yan khawatir jika konser musik diizinkan akan timbul kerumunan dan menyebabkan klaster Pilkada. Mengingat seluruh kabupaten dan kota di Riau saat ini juga tengah dilanda wabah virus Corona (COVID-19).

Yan pun menyarankan wilayah berstatus zona merah tidak menggelar kampanye. Sebab, saat ini Pemprov Riau tengah berusaha maksimal menurunkan angka penyebaran virus Corona.

"Jangan itu (acara konser musik). Rasanya pejabat aja yang sekarang kita tahu kan, Sekda Jakarta mungkin tidak kampanye akbar, tapi menelan korban. Apalagi kayak gitu (kampanye). Kita tahu salah satu protokol kesehatan menghindari yang namanya kerumunan," kata Yan.

Apalagi, kata Yan, para peserta yang hadir di gelaran konser musik tak bisa diketahui kondisi kesehatannya. Menurutnya, bisa saja ada warga tanpa gejala yang positif COVID-19 ikut hadir di konser itu.

"Kalau orang OTG yang tampak sehat ada di tengah kampanye, itu kan malah berbahaya. Itulah yang lebih ngeri. Jadi kalau saran saya, ya batasi sajalah kalau melaksanakan kampanye akbar. Apalagi masyarakat, dengan musik, goyang-goyang, dia lupa yang namanya maut di depan mata dia," tuturnya.

Sebelumnya, aturan menggelar konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 ini mendapat sorotan dari Satgas Penanganan COVID-19. KPU pun menjelaskan dibolehkannya konser musik dalam kampanye tidak bisa diubah. Hal ini karena sudah ada landasannya di undang-undang.

"Bentuk-betuk kampanye juga sudah diatur di situ, tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya," ujar Raka, Selasa (15/9/2020).

Diizinkannya konser musik digelar saat kampanye Pilkada itu diatur dalam Pasal 63 PKPU No 10 Tahun 2020. Tak hanya konser musik, gelaran jalan santai hingga bazar pun diizinkan.

Berikut ini bunyi lengkap pasal 63 ayat 1:

(1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
g. melalui Media Sosial.

(cha/mae)