Tak Hanya Konser Musik, Bazar-Jalan Santai Juga Diizinkan di Kampanye Pilkada

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 11:41 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto Ilustrasi Pilkada (Andhika Akbaransyah/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan konser musik digelar saat kampanye Pilkada 2020. Selain konser musik, ternyata bazar hingga gerak jalan santai diizinkan.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 63 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19. PKPU ini ditetapkan pada 31 Agustus 2020 dan diundangkan pada 1 September 2020.

"Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah," demikian bunyi dalam pasal tersebut, seperti dilihat detikcom, Kamis (17/9/2020).

Berikut ini bunyi lengkap pasal 63:

(1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
g. melalui Media Sosial.

Dalam pasal itu, juga diatur batasan peserta yang diperbolehkan mengikuti gelaran acara-acara tersebut. Maksimal peserta yang diizinkan untuk hadir secara fisik hanya 100 orang dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Aturan ini ada dalam Pasal 63 ayat 2.

"Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat," demikian bunyinya.

Sebelumnya, aturan menggelar konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 ini mendapat sorotan dari Satgas Penanganan COVID-19. KPU pun menjelaskan dibolehkannya konser musik dalam kampanye tidak bisa diubah. Hal ini karena sudah ada landasannya di undang-undang.

"Bentuk-betuk kampanye juga sudah diatur di situ, tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya," ujar Raka, Selasa (15/9).

Simak video 'KPU Izinkan Konser Musik di Pilkada, Komisi IX: Massa Harus Dikontrol':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/tor)