.webp)
PDIP membela Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang membongkar aib PT Pertamina (Persero). Di saat PDIP memberi pembelaan kepada Komisaris Utama (Komut) Pertamina itu, 8 fraksi di DPR lainnya mengkritik langkah Ahok.
Awal mula polemik soal pernyataan Ahok karena mantan Gubernur DKI itu membongkar masalah yang ada di dalam Pertamina. Melalui video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube POIN, Ahok membongkar soal direksi yang punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dalam akun YouTube itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok mengatakan memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya lelang terbuka.
"Saya potong jalur birokrasi, Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kayak pangkat, Pertamina reference level orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas saya potong semua mesti lelang terbuka," terangnya.
Selain membongkar hobi direksi yang suka melobi-lobi kementerian, Ahok mengungkap masalah lain, yakni manipulasi gaji. Ahok menyebut kerap menemui masalah terkait gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.
"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," kata Ahok.
Pernyataan Ahok kemudian mendapat kritikan keras dari Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Komisi VI DPR bermitra dengan BUMN, termasuk Pertamina. Andre geram atas pernyataan Ahok yang dinilai membuat gaduh di kalangan masyarakat.
Menurut Andre, Ahok sebagai komisaris utama seharusnya membantu menyelesaikan masalah, bukan malah membongkar 'aib' Pertamina. Politikus Gerindra itu lalu meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok.
 Foto: Andre Rosiade (Jeka Kampai/detikcom). |
"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Andre juga mengingatkan Ahok tidak membuat kegaduhan
"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke luar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan," papar Andre.
PDIP pun memberi pembelaan untuk Ahok yang merupakan kadernya. Menurut elite senior PDIP, Hendrawan Supratikno, sekalipun Ahok membuat gaduh, namun itu untuk kebaikan Pertamina.
"Pilih mana, gaduh tapi ada perubahan ke arah lebih baik atau tenang namun penyakit perusahaan tersimpan rapi dalam laci? Hidup damai dalam status quo dengan segenap kebobrokan yang hanya bisa dirasakan atau bergejolak tetapi sedang mencari solusi di luar kelaziman? Ini dua sudut pandang pendekatan manajerial," ujar Hendrawan, Rabu (16/9/2020).
Menurut Hendrawan, sikap Ahok itu membawa semangat Pertamina menuju perubahan lebih baik. Hendrawan menilai, jika ingin perubahan baik di tubuh PT Pertamina, dibutuhkan keberanian seperti adanya sosok Ahok. Dia juga mendukung Ahok membongkar pejabat nakal di Pertamina, tapi dia mengingatkan Ahok tetap menjaga sikapnya.
"Ini seperti pedal gas dan rem. Dipakai dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Tinggal lihat 'sikon'-nya, untuk BUMN yang penyakitnya sudah karatan, dengan sedimen pat-patgulipat yang sudah mengerak, dibutuhkan dosis keberanian mendobrak yang tinggi. Dalam bahasa Iwan Fals, 'bongkar!' Meski demikian, Ahok juga harus 'tahu batas', jangan sampai remnya blong," tegasnya.
Ahok juga mendapat pembelaan dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Mantan Wagub DKI yang pernah berpasangan dengan Ahok memimpin ibu kota itu menilai pernyataan sang sahabat untuk kebaikan Pertamina.
"Untuk kebaikan Pertamina agar menjadi BUMN yang sehat, bersih, transparan, dan kuat dalam mengelola minyak dan gas yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah statement yang disampaikan Pak Ahok benar atau tidak?" ungkap Djarot, Rabu (16/9/2020).
Jika pernyataan Ahok benar, menurut Djarot, para direksi bertanggung jawab memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Sebagai Komut, Djarot menilai Ahok menjalankan tugasnya mengoreksi dan memberikan masukan kepada Pertamina.
"Kalau memang benar, maka menjadi tanggung jawab direksi untuk memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Kedaulatan energi harusnya bisa diwujudkan di Indonesia yang kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi. Pertamina merupakan ujung tombak yang akan menentukan apakah kedaulatan energi kita bisa terwujud atau justru kita menjadi semakin tergantung pada impor minyak dan gas," tutur Djarot.
"Komut mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan koreksi dan masukan agar tata kelola perusahaan menjadi semakin baik, efektif, dan efisien serta mampu mencapai KPI yang sudah ditentukan," imbuhnya.
Simak video 'Ahok Bongkar Aib Pertamina, DPR Bersuara':
Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima juga menambahkan pembelaan untuk Ahok. Ia mengingatkan Andre Rosiade untuk tidak mencampuri urusan internal BUMN.
"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan, tidak boleh mencampuri BUMN," ujar Aria Bima dalam perbincangan, Rabu (16/9/2020).
Pria yang akrab disapa Bima ini mengingatkan DPR punya batas terhadap mitra kerjanya. DPR hanya berwenang pada aspek kinerja terhadap mitra, termasuk Komisi VI kepada Pertamina.
"Dalam kaitan bagaimana mengukur benefit korporasi dan benefit terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDP yang selalu kita tekankan kan di situ. Itulah batas-batas yang membatasi kita untuk tidak ikut-ikut bicara soal menjagokan siapa dan minta mundur atau tidak, terbatas pada pasal itu," tuturnya.
"Andre ini kan semangatnya menggebu-gebu sehingga lupa pasal itu," sambung Bima.
Namun rupanya pembelaan hanya datang dari PDIP. Fraksi-fraksi lainnya rata-rata sependapat dengan Andre Rosiade dan menilai Ahok telah membuat kegaduhan.
Berikut pendapat 8 fraksi di DPR selain PDIP:
Gerindra
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman menyoroti tanggapan Aria Bima terkait tuntutan Andre Rosiade. Menurut dia, rekan satu partainya punya hak untuk memberi peringatan kepada Ahok.
Habiburokhman, menyebut pasal yang disebut Bima tak relevan. Habiburokhman mengatakan diksi 'pengurusan BUMN' sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 UU BUMN mengacu pada manajemen BUMN secara teknis. Pasal itu, dia melanjutkan, bukanlah penghalang bagi anggota DPR untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah soal pengelolaan BUMN secara umum.
"Kritikan dan masukan berbeda jauh dengan ikut campur, justru kritikan dan masukan Andre Rosiade adalah implementasi hak konstitusional DPR untuk melakukan kerja pengawasan sebagaimana diatur Pasal 21A ayat (1) UUD 1945 serta turunannya yakni UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD," ujar Habiburokhman.
"Saya sendiri belum tentu sepakat dengan Andre soal pencopotan Ahok, tapi kalau ada anggota DPR melakukan kritik, kita tidak berhak menghalangi," imbuh anggota Komisi III DPR itu.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut pernyataan Andre itu masih dalam koridor tugasnya sebagai anggota Dewan.
"Yang disampaikan oleh Saudara Andre Rosiade itu memang masih dalam koridor dia sebagai anggota legislatif, yang memang bermitra dengan kementerian yang membawahi Pertamina," ucap Sufmi Dasco Ahmad.
Di sisi lain, Dasco mengatakan kewenangan memberhentikan Komut ada di pemerintah. Ia pun menyatakan akan menunggu langkah pemerintah terkait hal ini.
"Namun apa pun itu yang disampaikan itu adalah kewenangan dari pemerintah yang kemudian mengangkat Komisaris maupun jajaran Direksi dari BUMN untuk kemudian mengevaluasi atau kemudian memberhentikan," ucapnya.
PAN
Langkah Ahok yang membongkar aib Pertamina juga dikritik oleh PAN. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut langkah Ahok kali ini tidak tepat.
"Menurut pandangan kami, apa yang dilakukan Pak Ahok tentu tidak tepat, tidak pas. Sampai mengumumkan atau mempublikasikan permasalahan di internal Pertamina itu kepada pihak luar, terutama kepada masyarakat umum melalui media," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Eddy mengatakan ada mekanisme di internal Pertamina jika ada masalah. Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membidangi energi itu juga menegaskan hasil rapat direksi ataupun komisaris seharusnya tidak diungkap ke publik.
"Jika memang ada permasalahan di dalam tubuh Pertamina terkait direksi, terkait proses bisnis yang berjalan, terkait keputusan-keputusan investasi atau apa pun namanya, Pak Ahok itu memiliki mekanisme di dalam internal Pertamina untuk melaksanakan tugas dan pokok fungsinya sebagai Komisaris Utama," ujar Eddy.
"Memanggil direksi melalui rapat komisaris dan direksi dan menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Dan hasil temuan, hasil rapat itu adalah khusus konsumsi internal dari Perseroan, tidak boleh dipublikasikan," imbuhnya.
Elite PAN yang juga menjabat anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo ikut angkat bicara. Ia meminta agar Ahok hati-hati dalam melontarkan pernyataan. Eko menilai Ahok seharusnya ikut mencari solusi atas permasalahan yang diidap Pertamina.
"Sebagai Komisaris Utama (Pertamina), Pak Ahok perlu memiliki instrumen pengawasan, dan mekanisme di internal secara utuh, dan bahkan bisa membantu melaporkan dan merekomendasikan langsung ke Menteri BUMN apabila ditemukan fakta adanya praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oknum-oknum direksi tersebut," kata Eko kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
"Saya menilai energi yang dimiliki Ahok seharusnya bisa digunakan untuk ikut mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan instansi yang dipimpinnya saat ini," imbuhnya.
NasDem
Kritikan pun datang dari Fraksi NasDem. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Subardi, menilai Ahok sedang menceritakan ketidakmampuannya sebagai komisaris utama (komut) dalam mengawasi Pertamina.
"Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya mengawasi Pertamina, Ahok lantas teriak-teriak di media," kata Subardi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Subardi pun khawatir kritik yang dilontarkan Ahok membuat performa Pertamina semakin buruk. Sebab, menurutnya, Ahok mengkritik Pertamina dengan cara yang emosional dan kasar.
"Kita ingin performa Pertamina membaik. Pertamina harus mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan raksasa, seperti Aramco, Chevron, Exxon, atau Petronas. Tapi kalau memilih cara-cara kasar dan emosional, ini justru kontraproduktif," ujar Subardi.
Lebih lanjut Subardi menyayangkan sikap Ahok tersebut. Pasalnya, menurut Subardi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisi VI DPR RI selalu mendukung program perbaikan terhadap perusahaan pelat merah itu.
"Padahal setiap rapat bersama Menteri BUMN, Komisi VI selalu mendukung program perbaikan Pertamina yang digagas Erick Thohir, baik dalam strategi bisnis maupun efisiensi produksi," ucap Subardi.
Golkar
Anggota Komisi VI DPR F-Golkar Nusron Wahid kurang sepakat dengan cara Ahok yang membongkar borok Pertamina. Sebagai bagiaan dari Pertamina, Ahok dinilai juga turut bertanggung jawab terhadap kondisi di perusahaan pelat merah itu.
"Pada satu sisi, Ahok itu bagian dari Pertamina. Dia bertanggung jawab untuk memperbaiki borok yang ada. Dia ikut bertanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit, karena dia bagian dari keluarga besar, bukan mengumbar borok dan penyakit ke publik," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Selain itu, Nusron menyoroti gaya komunikasi Ahok. Menurutnya, Ahok juga harus berbenah dan mengubah gaya komunikasinya itu.
"Ya dia (Ahok) juga harus berubah. Tapi perlu juga ditelusuri kenapa sampai Ahok melakukan itu. Mungkin sudah pegal dan buntu," ucap Nusron.
Meski begitu, pihak Pertamina juga diminta untuk berbenah menyikapi apa yang disampaikan oleh Ahok. Sebagai yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, para direksi dan komisaris Pertamina harus melakukan evaluasi.
"Tapi, pada sisi lain, direksi juga harus introspeksi, kenapa sampai Ahok mengumbar ke publik. Apa sudah buntu komunikasinya? Lepas dari soal cara, jangan-jangan yang disampaikan benar. Jadi harus introspeksi dan memperbaiki," ujar Nusron.
"Ini menjadi momentum kementerian untuk mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi supaya salurannya efektif, ada checks and balances antara BOD (board of directors) dan BOC (board of commissioners). Sebab, merekalah yang bertanggung jawab atas nasib korporasi," sambungnya.
PKS
Fraksi dari partai oposisi, PKS setuju dengan pernyataan Andre Rosiade yang menyebut Ahok membuat gaduh. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai kritik Ahok terhadap Pertamina tidak substansial.
"Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak BTP bukan hal yang substansial. Jadi, kalau sebagian orang menilainya bikin gaduh, ada benarnya," kata Amin kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
"Kalau benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya Pak BTP mengungkapkan hal-hal yang substansial terkait dengan kinerja Pertamina atau kondisi internal Pertamina dan menyampaikan masukan-masukan perbaikannya," tambahnya.
Lebih lanjut Amin mengatakan Ahok memang bukan orang yang tepat untuk menjabat Komut Pertamina. Ia juga menilai penunjukan Ahok sebagai Komut tidak berasaskan prinsip good corporate governance (GCG), tapi bersifat politis.
"Sampai sekarang pendapat saya tentang posisi Pak Ahok sebagai Komut Pertamina masih sama, beliau bukan orang yang cocok untuk posisi tersebut. Saya menilai penunjukan beliau lebih bersifat politis daripada pertimbangan profesional. Jauh dari prinsip-prinsip GCG, antara lain transparansi, akuntabilitas, independensi, fairness," tuturnya.
Demokrat
Fraksi Demokrat punya pandangan yang hampir sama. Langkah Ahok yang membuka aib Pertamina dianggap sebagai sebuah pencitraan.
"Saya khawatir ini bentuk pencitraan Pak Ahok saja di kala image negatif akibat kerugian Pertamina," kata anggota Komisi VI F-Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Untuk diketahui, Pertamina mengalami kerugian selama semester I-2020 yang besarannya mencapai US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun. Herman pun meminta Ahok tidak menyerang perusahaan tempatnya bernaung itu.
"Pak Ahok adalah Komut di Pertamina. Sebaiknya silakan gunakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara internal. Saya setuju bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan menjadi perusahaan hebat ke depan," ujar Herman.
"Tetapi di kala Pertamina rugi Rp 11,3 T dan kerugian ini di era Ahok, janganlah menyerang institusi sendiri dan bahkan menyerang Kementerian BUMN untuk dibubarkan," lanjut dia.
Herman juga meminta Ahok membuktikan prestasinya sebagai Komut Pertamina dan tidak membuat kegaduhan. Pernyataan Ahok yang membongkar aib Pertamina itu pun dinilainya melanggar kepatutan.
"Tunjukkan saja prestasinya, dan janganlah selalu membuat gaduh di mana pun berada. Pernyataan saya belum sampai ke sana (minta Ahok dicopot), tetapi secara etika memang pernyataan Pak Ahok melanggar kepatutan," tegasnya.
PKB
Ketua Komisi VI dari Fraksi PKB, Faisol Riza, menilai Ahok hanya mengeluarkan keluh kesah. Namun ia berharap agar Ahok menyampaikan pikirannya tentang Pertamina secara lebih jelas agar informasi yang disampaikan secara terbatas tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun fitnah.
"Saya justru ingin mendorong Pak Ahok menyampaikan lebih jelas pikiran-pikirannya untuk memperbaiki Pertamina. Kalau sepotong-sepotong nanti hanya jadi pergunjingan yang tidak sehat, menimbulkan salah paham dan fitnah. Pokoknya semua demi perbaikan Pertamina ke depan," ujar Faisol, Rabu (16/9/2020).
Selain itu, ia mendorong Ahok tidak hanya menyampaikan keluhan soal Pertamina ke publik. Ia mendorong Ahok ikut menyampaikan solusi terkait permasalahan yang ada di lingkup internal.
"Sebaiknya Pak Ahok menyampaikan lagi ke publik upaya-upaya perbaikan Pertamina secara lebih komprehensif," tutur Faisol.
PPP
PPP menjadi fraksi yang mengusulkan agar Ahok mundur dari posisi Komut bila tidak bisa mengawasi Pertamina. Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi meminta Ahok ikut terlibat membenahi permasalahan internal perusahaan pelat merah itu.
"Nah itu dia. Sebagai Komut harusnya Pak Ahok bisa ikut terlibat membenahi Pertamina dari dalam," kata Baidowi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Lebih lanjut, Baidowi menilai masalah internal Pertamina tidak perlu menjadi kegaduhan di publik. Ia pun menyarankan Ahok mundur apabila tidak mampu melakukan pengawasan dan audit di Pertamina.
"Lebih baik persoalan diselesaikan tanpa kegaduhan dibanding membuat kegaduhan tapi persoalan tidak diselesaikan. Kalau tidak mampu melakukan pengawasan dan audit sebaiknya mundur. Soal copot mencopot biarlah menteri BUMN yang mengevaluasi," ujar Baidowi.
Wasekjen PPP ini juga menyoroti cara Ahok mengeluarkan kritikan terhadap pertamina. Menurutnya, masalah internal tidak perlu diumbar ke publik melalui media sosial sosial.
"Jika ada yang tidak beres, tidak sesuai ya luruskan dan koreksi melalui mekanisme yg berlaku di internal korporasi. Bukan diumbar ke publik melalui media sosial," ujar Baidowi.
Menurut Baidowi mengumbar masalah internal korporasi justru akan membuat publik mempertanyakan kinerja Ahok. Sebab, Ahok seharusnya ikut membenahi permasalahan internal di Pertamina.
"Hal itu sama halnya dengan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Maknanya, bahwa Ahok mengumbar kesalahan atau kekurangan pertamina ke publik, itu akan membuat publik bertanya? Ini kan harusnya Pak Ahok yang ikut membenahi kenapa diumbar ke publik, apakah karena tidak mampu membenahi sehingga seolah-olah butuh dukungan publik," terang Baidowi.
