Round-Up

PDIP vs 8 Fraksi Soal Ahok Buka Borok Pertamina

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 05:34 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Rifkianto Nugroho/detikcom).

Golkar

Anggota Komisi VI DPR F-Golkar Nusron Wahid kurang sepakat dengan cara Ahok yang membongkar borok Pertamina. Sebagai bagiaan dari Pertamina, Ahok dinilai juga turut bertanggung jawab terhadap kondisi di perusahaan pelat merah itu.

"Pada satu sisi, Ahok itu bagian dari Pertamina. Dia bertanggung jawab untuk memperbaiki borok yang ada. Dia ikut bertanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit, karena dia bagian dari keluarga besar, bukan mengumbar borok dan penyakit ke publik," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Selain itu, Nusron menyoroti gaya komunikasi Ahok. Menurutnya, Ahok juga harus berbenah dan mengubah gaya komunikasinya itu.

"Ya dia (Ahok) juga harus berubah. Tapi perlu juga ditelusuri kenapa sampai Ahok melakukan itu. Mungkin sudah pegal dan buntu," ucap Nusron.

Meski begitu, pihak Pertamina juga diminta untuk berbenah menyikapi apa yang disampaikan oleh Ahok. Sebagai yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, para direksi dan komisaris Pertamina harus melakukan evaluasi.

"Tapi, pada sisi lain, direksi juga harus introspeksi, kenapa sampai Ahok mengumbar ke publik. Apa sudah buntu komunikasinya? Lepas dari soal cara, jangan-jangan yang disampaikan benar. Jadi harus introspeksi dan memperbaiki," ujar Nusron.

"Ini menjadi momentum kementerian untuk mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi supaya salurannya efektif, ada checks and balances antara BOD (board of directors) dan BOC (board of commissioners). Sebab, merekalah yang bertanggung jawab atas nasib korporasi," sambungnya.

PKS

Fraksi dari partai oposisi, PKS setuju dengan pernyataan Andre Rosiade yang menyebut Ahok membuat gaduh. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai kritik Ahok terhadap Pertamina tidak substansial.

"Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak BTP bukan hal yang substansial. Jadi, kalau sebagian orang menilainya bikin gaduh, ada benarnya," kata Amin kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).

"Kalau benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya Pak BTP mengungkapkan hal-hal yang substansial terkait dengan kinerja Pertamina atau kondisi internal Pertamina dan menyampaikan masukan-masukan perbaikannya," tambahnya.

Lebih lanjut Amin mengatakan Ahok memang bukan orang yang tepat untuk menjabat Komut Pertamina. Ia juga menilai penunjukan Ahok sebagai Komut tidak berasaskan prinsip good corporate governance (GCG), tapi bersifat politis.

"Sampai sekarang pendapat saya tentang posisi Pak Ahok sebagai Komut Pertamina masih sama, beliau bukan orang yang cocok untuk posisi tersebut. Saya menilai penunjukan beliau lebih bersifat politis daripada pertimbangan profesional. Jauh dari prinsip-prinsip GCG, antara lain transparansi, akuntabilitas, independensi, fairness," tuturnya.

Demokrat

Fraksi Demokrat punya pandangan yang hampir sama. Langkah Ahok yang membuka aib Pertamina dianggap sebagai sebuah pencitraan.

"Saya khawatir ini bentuk pencitraan Pak Ahok saja di kala image negatif akibat kerugian Pertamina," kata anggota Komisi VI F-Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Untuk diketahui, Pertamina mengalami kerugian selama semester I-2020 yang besarannya mencapai US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun. Herman pun meminta Ahok tidak menyerang perusahaan tempatnya bernaung itu.

"Pak Ahok adalah Komut di Pertamina. Sebaiknya silakan gunakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara internal. Saya setuju bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan menjadi perusahaan hebat ke depan," ujar Herman.

"Tetapi di kala Pertamina rugi Rp 11,3 T dan kerugian ini di era Ahok, janganlah menyerang institusi sendiri dan bahkan menyerang Kementerian BUMN untuk dibubarkan," lanjut dia.

Herman juga meminta Ahok membuktikan prestasinya sebagai Komut Pertamina dan tidak membuat kegaduhan. Pernyataan Ahok yang membongkar aib Pertamina itu pun dinilainya melanggar kepatutan.

"Tunjukkan saja prestasinya, dan janganlah selalu membuat gaduh di mana pun berada. Pernyataan saya belum sampai ke sana (minta Ahok dicopot), tetapi secara etika memang pernyataan Pak Ahok melanggar kepatutan," tegasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4