Round-Up

PDIP vs 8 Fraksi Soal Ahok Buka Borok Pertamina

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 05:34 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Rifkianto Nugroho/detikcom).

Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima juga menambahkan pembelaan untuk Ahok. Ia mengingatkan Andre Rosiade untuk tidak mencampuri urusan internal BUMN.

"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan, tidak boleh mencampuri BUMN," ujar Aria Bima dalam perbincangan, Rabu (16/9/2020).

Pria yang akrab disapa Bima ini mengingatkan DPR punya batas terhadap mitra kerjanya. DPR hanya berwenang pada aspek kinerja terhadap mitra, termasuk Komisi VI kepada Pertamina.

"Dalam kaitan bagaimana mengukur benefit korporasi dan benefit terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDP yang selalu kita tekankan kan di situ. Itulah batas-batas yang membatasi kita untuk tidak ikut-ikut bicara soal menjagokan siapa dan minta mundur atau tidak, terbatas pada pasal itu," tuturnya.

"Andre ini kan semangatnya menggebu-gebu sehingga lupa pasal itu," sambung Bima.

Namun rupanya pembelaan hanya datang dari PDIP. Fraksi-fraksi lainnya rata-rata sependapat dengan Andre Rosiade dan menilai Ahok telah membuat kegaduhan.

Berikut pendapat 8 fraksi di DPR selain PDIP:

Gerindra

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman menyoroti tanggapan Aria Bima terkait tuntutan Andre Rosiade. Menurut dia, rekan satu partainya punya hak untuk memberi peringatan kepada Ahok.

Habiburokhman, menyebut pasal yang disebut Bima tak relevan. Habiburokhman mengatakan diksi 'pengurusan BUMN' sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 UU BUMN mengacu pada manajemen BUMN secara teknis. Pasal itu, dia melanjutkan, bukanlah penghalang bagi anggota DPR untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah soal pengelolaan BUMN secara umum.

"Kritikan dan masukan berbeda jauh dengan ikut campur, justru kritikan dan masukan Andre Rosiade adalah implementasi hak konstitusional DPR untuk melakukan kerja pengawasan sebagaimana diatur Pasal 21A ayat (1) UUD 1945 serta turunannya yakni UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD," ujar Habiburokhman.

"Saya sendiri belum tentu sepakat dengan Andre soal pencopotan Ahok, tapi kalau ada anggota DPR melakukan kritik, kita tidak berhak menghalangi," imbuh anggota Komisi III DPR itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut pernyataan Andre itu masih dalam koridor tugasnya sebagai anggota Dewan.

"Yang disampaikan oleh Saudara Andre Rosiade itu memang masih dalam koridor dia sebagai anggota legislatif, yang memang bermitra dengan kementerian yang membawahi Pertamina," ucap Sufmi Dasco Ahmad.

Di sisi lain, Dasco mengatakan kewenangan memberhentikan Komut ada di pemerintah. Ia pun menyatakan akan menunggu langkah pemerintah terkait hal ini.

"Namun apa pun itu yang disampaikan itu adalah kewenangan dari pemerintah yang kemudian mengangkat Komisaris maupun jajaran Direksi dari BUMN untuk kemudian mengevaluasi atau kemudian memberhentikan," ucapnya.

PAN

Langkah Ahok yang membongkar aib Pertamina juga dikritik oleh PAN. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut langkah Ahok kali ini tidak tepat.

"Menurut pandangan kami, apa yang dilakukan Pak Ahok tentu tidak tepat, tidak pas. Sampai mengumumkan atau mempublikasikan permasalahan di internal Pertamina itu kepada pihak luar, terutama kepada masyarakat umum melalui media," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Eddy mengatakan ada mekanisme di internal Pertamina jika ada masalah. Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membidangi energi itu juga menegaskan hasil rapat direksi ataupun komisaris seharusnya tidak diungkap ke publik.

"Jika memang ada permasalahan di dalam tubuh Pertamina terkait direksi, terkait proses bisnis yang berjalan, terkait keputusan-keputusan investasi atau apa pun namanya, Pak Ahok itu memiliki mekanisme di dalam internal Pertamina untuk melaksanakan tugas dan pokok fungsinya sebagai Komisaris Utama," ujar Eddy.

"Memanggil direksi melalui rapat komisaris dan direksi dan menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Dan hasil temuan, hasil rapat itu adalah khusus konsumsi internal dari Perseroan, tidak boleh dipublikasikan," imbuhnya.

Elite PAN yang juga menjabat anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo ikut angkat bicara. Ia meminta agar Ahok hati-hati dalam melontarkan pernyataan. Eko menilai Ahok seharusnya ikut mencari solusi atas permasalahan yang diidap Pertamina.

"Sebagai Komisaris Utama (Pertamina), Pak Ahok perlu memiliki instrumen pengawasan, dan mekanisme di internal secara utuh, dan bahkan bisa membantu melaporkan dan merekomendasikan langsung ke Menteri BUMN apabila ditemukan fakta adanya praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oknum-oknum direksi tersebut," kata Eko kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

"Saya menilai energi yang dimiliki Ahok seharusnya bisa digunakan untuk ikut mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan instansi yang dipimpinnya saat ini," imbuhnya.

NasDem

Kritikan pun datang dari Fraksi NasDem. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Subardi, menilai Ahok sedang menceritakan ketidakmampuannya sebagai komisaris utama (komut) dalam mengawasi Pertamina.

"Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya mengawasi Pertamina, Ahok lantas teriak-teriak di media," kata Subardi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).

Subardi pun khawatir kritik yang dilontarkan Ahok membuat performa Pertamina semakin buruk. Sebab, menurutnya, Ahok mengkritik Pertamina dengan cara yang emosional dan kasar.

"Kita ingin performa Pertamina membaik. Pertamina harus mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan raksasa, seperti Aramco, Chevron, Exxon, atau Petronas. Tapi kalau memilih cara-cara kasar dan emosional, ini justru kontraproduktif," ujar Subardi.

Lebih lanjut Subardi menyayangkan sikap Ahok tersebut. Pasalnya, menurut Subardi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisi VI DPR RI selalu mendukung program perbaikan terhadap perusahaan pelat merah itu.

"Padahal setiap rapat bersama Menteri BUMN, Komisi VI selalu mendukung program perbaikan Pertamina yang digagas Erick Thohir, baik dalam strategi bisnis maupun efisiensi produksi," ucap Subardi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4