Round-Up

PDIP vs 8 Fraksi Soal Ahok Buka Borok Pertamina

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 05:34 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Rifkianto Nugroho/detikcom).
Jakarta -

PDIP membela Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang membongkar aib PT Pertamina (Persero). Di saat PDIP memberi pembelaan kepada Komisaris Utama (Komut) Pertamina itu, 8 fraksi di DPR lainnya mengkritik langkah Ahok.

Awal mula polemik soal pernyataan Ahok karena mantan Gubernur DKI itu membongkar masalah yang ada di dalam Pertamina. Melalui video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube POIN, Ahok membongkar soal direksi yang punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dalam akun YouTube itu.

Ahok mengatakan memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya lelang terbuka.

"Saya potong jalur birokrasi, Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kayak pangkat, Pertamina reference level orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas saya potong semua mesti lelang terbuka," terangnya.

Selain membongkar hobi direksi yang suka melobi-lobi kementerian, Ahok mengungkap masalah lain, yakni manipulasi gaji. Ahok menyebut kerap menemui masalah terkait gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.

"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," kata Ahok.

Pernyataan Ahok kemudian mendapat kritikan keras dari Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Komisi VI DPR bermitra dengan BUMN, termasuk Pertamina. Andre geram atas pernyataan Ahok yang dinilai membuat gaduh di kalangan masyarakat.

Menurut Andre, Ahok sebagai komisaris utama seharusnya membantu menyelesaikan masalah, bukan malah membongkar 'aib' Pertamina. Politikus Gerindra itu lalu meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok.

Andre Rosiade (Jeka Kampai/detikcom)Foto: Andre Rosiade (Jeka Kampai/detikcom).

"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Andre juga mengingatkan Ahok tidak membuat kegaduhan

"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke luar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi kan," papar Andre.

PDIP pun memberi pembelaan untuk Ahok yang merupakan kadernya. Menurut elite senior PDIP, Hendrawan Supratikno, sekalipun Ahok membuat gaduh, namun itu untuk kebaikan Pertamina.

"Pilih mana, gaduh tapi ada perubahan ke arah lebih baik atau tenang namun penyakit perusahaan tersimpan rapi dalam laci? Hidup damai dalam status quo dengan segenap kebobrokan yang hanya bisa dirasakan atau bergejolak tetapi sedang mencari solusi di luar kelaziman? Ini dua sudut pandang pendekatan manajerial," ujar Hendrawan, Rabu (16/9/2020).

Menurut Hendrawan, sikap Ahok itu membawa semangat Pertamina menuju perubahan lebih baik. Hendrawan menilai, jika ingin perubahan baik di tubuh PT Pertamina, dibutuhkan keberanian seperti adanya sosok Ahok. Dia juga mendukung Ahok membongkar pejabat nakal di Pertamina, tapi dia mengingatkan Ahok tetap menjaga sikapnya.

"Ini seperti pedal gas dan rem. Dipakai dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Tinggal lihat 'sikon'-nya, untuk BUMN yang penyakitnya sudah karatan, dengan sedimen pat-patgulipat yang sudah mengerak, dibutuhkan dosis keberanian mendobrak yang tinggi. Dalam bahasa Iwan Fals, 'bongkar!' Meski demikian, Ahok juga harus 'tahu batas', jangan sampai remnya blong," tegasnya.

Ahok juga mendapat pembelaan dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Mantan Wagub DKI yang pernah berpasangan dengan Ahok memimpin ibu kota itu menilai pernyataan sang sahabat untuk kebaikan Pertamina.

"Untuk kebaikan Pertamina agar menjadi BUMN yang sehat, bersih, transparan, dan kuat dalam mengelola minyak dan gas yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah statement yang disampaikan Pak Ahok benar atau tidak?" ungkap Djarot, Rabu (16/9/2020).

Jika pernyataan Ahok benar, menurut Djarot, para direksi bertanggung jawab memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Sebagai Komut, Djarot menilai Ahok menjalankan tugasnya mengoreksi dan memberikan masukan kepada Pertamina.

"Kalau memang benar, maka menjadi tanggung jawab direksi untuk memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Kedaulatan energi harusnya bisa diwujudkan di Indonesia yang kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi. Pertamina merupakan ujung tombak yang akan menentukan apakah kedaulatan energi kita bisa terwujud atau justru kita menjadi semakin tergantung pada impor minyak dan gas," tutur Djarot.

"Komut mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan koreksi dan masukan agar tata kelola perusahaan menjadi semakin baik, efektif, dan efisien serta mampu mencapai KPI yang sudah ditentukan," imbuhnya.

Simak video 'Ahok Bongkar Aib Pertamina, DPR Bersuara':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4