Waketum PPP Arwani Thomafi menyoroti izin menggelar konser musik untuk kampanye Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Arwani meminta KPU secara tegas melarang gelaran konser musik untuk kampanye pilkada..
"Iya, dalam kondisi seperti ini opsinya harus tegas dilarang saja," kata Arwani kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Aturan dibolehkannya konser musik untuk kampanye mengacu pada Pasal 63 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Dalam ayat (2) di pasal yang sama, disebutkan bahwa syarat kegiatan itu adalah dibatasi maksimal 100 orang serta menerapkan protokol kesehatan.
Arwani meminta KPU tidak menggunakan aturan dalam PKPU itu sebagai acuan memperbolehkan konser musik dalam Pilkada di tengah pandemi. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, semua kegiatan yang diizinkan selama tahapan pilkada harus sesuai dengan aturan penerapan protokol kesehatan.
"Oleh karena itu, kami meminta KPU untuk tidak menggunakan ketentuan ini sebagai bagian evaluasi atas pelaksanaan tahapan pendaftaran pada awal September lalu, yang nyatanya dilanggar banyak oleh bapaslon. Semua kegiatan yang dibolehkan basisnya adalah penerapan protokol kesehatan," tegasnya.
Arwani meminta KPU melakukan evaluasi pelaksanaan tahapan di pilkada. Ia menilai tidak ada jaminan jika konser musik akan bisa menerapkan protokol kesehatan.
"Evaluasi atas pelaksanaan tahapan pendaftaran bapaslon pada awal September kemarin, rasanya sulit menerapkan protokol kesehatan COVID-19 melalui kegiatan konser musik yang memang mudah mengundang massa untuk hadir. Tidak ada jaminan, kegiatan konser musik tidak melibatkan banyak orang," tuturnya.
Simak video 'KPU Izinkan Konser Musik di Pilkada, Komisi IX: Massa Harus Dikontrol':
