Golkar Yakin Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Bisa Berjalan Baik

Jakarta - Pada Pilkada serentak 2020, Partai Golkar ingin terwujudnya Pilkada yang demokratis dan aman dari COVID-19. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena yang ingin meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi bisa berjalan baik.

Melki juga berpendapat jika KPU dan pemerintah sangat concern dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga menimbulkan perasaan aman. Selanjutnya diharapkan partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik.

"Partai Golkar akan menjadi partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan COVID-19 dalam Pilkada serentak 2020," ucap Melki, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Golkar Bentuk Satgas Penegakan Disiplin Protokol COVID-19 di Pilkada

Menurut Melki, pelaksanaan pemilihan umum di Korsel yang sukses dalam kondisi pandemi pada 15 April 2020 bisa mejadi rujukan. Kala itu tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari - Maret, saat puncak pandemi di sana.

"Kini Korsel bisa menjadi rujukan best practice untuk pemilu serentak 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan pemilu," tambahnya.

Untuk itu Melki meminta perlu adanya persiapan yang baik agar Pilkada 2020 tidak menciptakan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Ia menyatakan penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari COVID-19 yang kontraproduktif.

"Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020, ia mengaku sempat ada beberapa persoalan yang muncul. Namu saat ini Kemendagri juga sudah melayangkan teguran kepada 72 bacalon petahana. Sanksi tegas harus diberikan jika ada pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung.

Baca juga: Muncul Desakan Pilkada Ditunda, KPU Tegaskan Ikut Aturan

Pertama, penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada. Kedua, disiapkannya penjabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung dari pusat.

"Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang," kata Melki.

Sekali lagi Melki menyatakan sudah menjadi tugas bersama bagi semua pihak terkait untuk menyingkirkan keraguan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi akan menjadi ancaman. Namun tetap bisa berjalan baik.

"Partai Golkar akan yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan COVID-19 terutama di masa pilkada ini, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi iklim perpolitikan di Indonesia," pungkasnya. (akn/ega)