Karena Diprotes, Malaysia Tunda RUU Pria Beristri Banyak

Jakarta - Pemerintah Malaysia akhirnya menunda pemberlakuan legislasi yang akan memuluskan upaya para pria muslim memiliki banyak istri dan mengklaim properti setelah perceraian.Penundaan ini langsung disambut gembira oleh organisasi-organisasi perempuan negeri jiran itu.Pemerintah Malaysia setuju untuk meninjau kembali rancangan Hukum Keluarga Islam setelah sempat menimbulkan protes keras publik. Terlebih lagi dari para senator perempuan dan kelompok-kelompok kemasyarakatan."Kami belum akan mengeluarkan undang-undang ini. PM meminta kami untuk menelaah secara mendalam pandangan-pandangan yang disampaikan. Dia sangat peduli soal ini," ujar Nazri Aziz, Menteri di Departemen PM seperti dikutip media lokal, New Straits Times dan dilansir AFP, Kamis (12/1/2006).Dikatakan Nazri, Perdana Menteri (PM) Abdullah Ahmad Badawi telah memerintahkan kabinet untuk menunda pembicaraan lebih jauh mengenai aturan kontroversial itu.Kabinet akan meminta pandangan Menteri Perempuan Shahrizat Abdul Jalil dan kelompok-kelompok aktivis mengenai rancangan tersebut. Sekitar 60 persen dari 26 juta penduduk Malaysia adalah Melayu muslim.Para aktivis perempuan memuji langkah tersebut. Namun diingatkan bahwa aturan itu telah diberlakukan di sejumlah negara bagian di Malaysia, sejak tahun 2003 lalu."Ini kabar yang hebat bagi kami," kata Sharifah Mas'ad Azzahir dari Saudara Dalam Islam, salah satu organisasi aktivis yang menuntut dihentikannya RUU tersebut.Para pengkritik mengklaim bahwa RUU itu "tidak islami" karena menghilangkan hak-hak perempuan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kesamaan dan keadilan. Di Malaysia, kaum pria muslim dibolehkan memiliki empat istri sesuai syariat Islam.Namun menurut RUU ini, mereka yang beristri lebih dari satu tidak perlu lagi membuktikan bahwa mereka secara finansial mampu menghidupi istri-istrinya dengan adil sebelum mempersunting istri berikutnya.Bahkan saat mengambil istri baru, pria bisa menyita harta milik istri-istri terdahulu. Dan mereka akan mendapat hak baru untuk mengklaim aset-aset jika terjadi perceraian. (ita/)