Komisi IX DPR: Semua Pemda Harus Koordinasi soal Corona ke Pusat

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 15 Sep 2020 09:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IX dari F-Golkar Emanuel Melki Laka Lena (Rahel Narda/detikcom)
Foto: Wakil Ketua Komisi IX dari F-Golkar Emanuel Melki Laka Lena (Rahel Narda/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah tak buru-buru melakukan pembatasan untuk menangani COVID-19. Komisi IX DPR RI mengatakan setiap kepala daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan penanganan COVID-19.

"Semua kepala daerah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia diharapkan koordinasi dan pemerintah pusat sehingga penanganan COVID-19 secara nasional dan masing-masing daerah terpadu, sinergis dan efektif di lapangan," ujar Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Melki juga mengomentari pemberlakuan PSBB ketat di DKI. Dia menyebut harus ada pembicaraan dengan daerah penyangga DKI dan pemerintahan pusat agar kebijakan ini efektif.

"Untuk Ibu Kota Negara, DKI Jakarta butuh pembicaraan dan kesepakatan dengan daerah penyangga, baik provinsi dan kabupaten/kota terdekat serta pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan strategis terkait penanganan COVID-19 sehingga efektif pelaksanaan di lapangan," katanya.

"Pandemi COVID-19 butuh perpaduan dan sinergi semua kelompok, baik pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, berbagai tokoh dan komunitas termasuk perpaduan PSBB dan penanganan berbasis individu, keluarga dan komunitas kecil yang lebih menyentuh masyarakat baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi," imbuhnya.

Melki mengatakan koordinasi itu perlu dilakukan dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia menyebut koordinasi harus dimatangkan dalam pelayanan kesehatan.

"Koordinasi dengan Kemenkes khususnya dalam penanganan kesehatan, khususnya kesiapan dan kapasitas RS yang kemarin jadi catatan pemberlakuan PSBB," tuturnya.

Selain itu, pemda juga harus berkoordinasi dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut Melki pemerintah saat ini fokus kepada kesehatan lalu perekonomian.

"Soal lain tentu ke Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Pemerintah kami cermati tetap utamakan kesehatan dan berikutnya ekonomi juga penanganan sosial dalam penanganan COVID-19 secara komprehensif," kata dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2