Periksa Eks Wamen BUMN di Kasus Korupsi PT DI, Ini yang Digali KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 20:32 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Ilustrasi Gedung KPK. (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta -

Mantan Wakil Menteri BUMN, Mahmuddin Yasin dan Kabiro Kementerian BUMN, Hambra diperiksa KPK terkait kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia (DI). Penyidik KPK mengonfirmasi keduanya perihal kewenangan kementerian untuk pengesahan dokumen mitra PT DI.

"Hambra SH dan Mahmuddin Yasin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS. Penyidik mengonfirmasi keterangan kedua saksi tersebut mengenai kewenangan Kementerian BUMN dalam RUPS untuk pengesahan dokumen bagi mitra penjualan di PT DI," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Usai diperiksa KPK, Yasin dan Hambra mengaku tak terlibat dalam pusaran kasus korupsi PT DI. Saat keluar gedung KPK, Yasin enggan berkomentar dan menyerahkan ke Hambra.

"Kita hanya menjelaskan mengenai prosedur hukum, karena kita tidak terlibat di situ. Jadi kita nggak tahu tentang fakta," kata Hambra kepada wartawan.

Hambra menyebut bahwa Kementerian BUMN tidak menerima aliran dana dari PT DI. Menurutnya, saat diperiksa hanya ditanya soal prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Tidak tahu (kickback), tidak ada sama sekali pembicaraan itu dan tidak tahu apa-apa juga," ucap Hambra.

Terkait perkara dugaan korupsi di PT DI ini, KPK telah menetapkan Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka. Kedua tersangka itu diduga melakukan korupsi dengan modus membuat kontrak fiktif.

"Mulai Juni 2008 sampai 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama," kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

KPK menyebut, sepanjang 2011-2018, keenam perusahaan mitra/agen itu mendapat pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta. Kemudian, ada sejumlah pejabat PT DI, termasuk Budi dan Irzal, yang meminta sejumlah uang ke enam mitra/agen tersebut. Total uang yang sudah diterima senilai Rp 96 miliar.

KPK menduga perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta atau setara dengan Rp 125 miliar. Jika ditotal, kerugian negara dalam kasus itu diduga mencapai Rp 330 miliar.

(fas/idn)