.webp)
Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyoroti program kerja Polri yang bermasalah seperti program kerja ganda hingga mangkrak. Dia meminta Polri melakukan evaluasi secara profesional.
"Hal kedua terkait yang disinggung Pak Suding (Anggota DPR F-PAN) soal pekerjaan IT dan macem macem. Jujur, kalau dibilang seluruhnya smooth, tidak, yang diperlukan ke depan adalah polri melakukan evaluasi secara profesional, evaluasi atas apa-apa saja program-program terutama IT dan komunikasi, sistem yang jalan dan tidak jalan, harus fair," kata Herman dalam rapat Komisi III DPR bersama polri, Senin (14/9/2020).
"Ada banyak pekerjaan yang sudah dibiayai ratusan miliar bahkan triliun mangkrak, dan ini harus diakui, lakukan evaluasi, lakukan inspeksi, bikin satgas untuk melihat, supaya kesalahan satu tahun ditumpuk ditiban dengan anggaran berikut," lanjut Herman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terutama, jelas Herman, untuk program kerja yang ganda salah satunya sistem IT dan Komunikasi Sistem. Herman menyebut program itu hanya berbeda judul, namun fungsinya sama.
"Terutama adalah program-program yang terjadi duplikasi program, yaitu tadi sistem IT dan komunikasi sistem, ada banyak satker di Polri, programnya judulnya beda-beda, ujungnya sama-sama aja, sistemnya sama aja, bahkan mohon maaf, dengan liciknya orangnya itu-itu saja, hanya ganti modal, ganti figur, judulnya dibedain, sementara bolong bolong yang telah terjadi bertahun-tahun ditumpuk, bolong tahun ini 1 triliun ditumpuk 3 triliun tahun depan," katanya.
Herman menyebut hal ini akan menjadi bom waktu untuk Polri. Dia meminta Polri untuk mengevaluasi masalah yang ada.
"Nah ini akan terjadi bom waktu buat Polri, saya bicara gini, karena kita semua sayang kepada institusi ini, jangan institusi Polri rusak hanya kerjaan pribadi satu dua orang, institusi ini masih panjang dan negara ini betul-betul mengandalkan institusi Polri, rakyat berharap betul, sehingga apa yang disampaikan teman-teman bentuk koreksi bukan marah," tutur Herman.
(eva/aik)
