Fraksi PKS Diminta Turunkan Spanduk Soal Sekolah Gratis

Jakarta - Enam fraksi di DPRD DKI Jakarta menuntut Fraksi PKS menurunkan spanduk yang berisikan Biaya Sekolah Gratis untuk SD dan SMP Negeri di Jakarta. Alasannya? FPKS memasang spanduk itu secara sepihak.Enam fraksi yang menuntut Fraksi PKS menurunkan spanduk itu adalah Fraksi Partai Demokrat, FPDIP, Fraksi Partai Golkar, FPAN, serta Fraksi Kebangkitan Reformasi yang terdiri dari PKB dan PDS.Isi spanduk itu berbunyi: "Alhamudillah Salah Satu Perjuangan Kita Menunai Hasil. SD dan SMP Negeri di Jakarta Kini Gratis."Bila tuntutan yang diberi waktu 1x24 jam itu tidak dihiraukan FPKS, maka semua fraksi di DPRD akan menurunkan sendiri spanduk tersebut.Tuntutan itu disampaikan anggota Fraksi Kebangkitan Reformasi asal PKB yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Nur Alam Bakhtir kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (12/1/2006)."Kami enam fraksi meminta Fraksi PKS segera mencabut spanduk di wilayah DKI. Kalau tidak dicabut selama 24 jam, semua fraksi di dewan akan menurunkannya," cetus dia.Menurut Nur Alam, biaya sekolah gratis itu merupakan perjuangan seluruh fraksi di DPRD, bukan hanya FPKS. Oleh karena itu FPKS telah melakukan kebohongan publik.Bahkan, lanjut dia, ada salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat ditegur oleh DPP partainya karena seolah-olah anggota DPRD dari Partai Demokrat tidak bekerja. "Kerja kalian ngapain aja. Kalian kan ada 16 orang perwakilan di DPRD," tiru Nur Alam.Nur Alam juga mengatakan, sebagai Ketua Badan Kehormatan, dalam waktu dekat dirinya akan mengadakan rapat untuk menentukan sikapnya terhadap tindakan FPKS tersebut.Dirinya juga sudah menegur secara informal salah satu anggota FPKS. Namun anggota FPKS itu ternyata juga tidak menyetujui pemasangan spanduk secara sepihak itu.Sementara anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Inggard Joshua mengatakan akan membawa hasil keterangan pers hari ini ke rapat pimpinan dewan, untuk kemudian dibuat rekomendasi, untuk meminta bantuan eksekutif menangani masalah tersebut.Bahkan anggota DPRD dari FPPP Ahmad Suaidy meminta FPKS untuk meminta maaf kepada publik atas klaim sepihaknya. (san/)