DPR Tolak Impor Beras

Jakarta - Akhirnya DPR berpihak pada petani. Setelah hujan interupsi, DPR memutuskan menolak impor beras. Sebanyak 113 anggota DPR telah meneken usul penggunaan hak angket. Sementara 34 orang lainnya meminta hak interpelasi.Sikap DPR menolak impor beras disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dalam Rapat Paripurna DPR untuk pembukaan masa sidang ke-3 tahun 2005-2006 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2006). Sebelumnya sidang dihujani interupsi dari sejumlah anggota DPR yang menolak rencana impor beras. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Agung. DPR menilai keputusan impor beras sangat kurang tepat karena tak adanya transparansi tentang persediaan beras nasional. Selain itu impor juga merugikan petani karena pada Februari 2006 akan terjadi panen raya. "Sikap kita sesuai dengan hasil keputusan Komisi VI yang menolak impor beras," kata Agung.Seharusnya, kata Agung, pemerintah menguatkan ketahanan pangan, bukan ketahanan beras. Untuk itu dia minta pemerintah bersama DPR duduk bersama untuk untuk merancang ulang politik perberasan dan politik pangan yang berpihak pada rakyat.Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Golkar itu juga menyatakan setuju dengan saran agar DPR mempercepat prosedur untuk menyikapi impor beras. Percepatan prosedur itu yakni dengan tidak perlu melalui Badan Musyawarah (Bamus). "Saran untuk bisa dipercepat bisa kita terima," kata Agung. Hak AngketSementara itu anggota DPR dari FPDIP Ario Bimo menyatakan, saat ini sudah ada 113 anggota DPR yang menandatangani usul hak angket. Sedangkan yang meneken usul hak interpelasi sebanyak 34 orang. (iy/)