DPR Tak Boleh Menentukan Calon Panglima TNI

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara politik sebenarnya tidak boleh menentukan calon Panglima TNI, kecuali bila calon tersebut bermasalah."Sebenarnya ini mudah. Pergantian Panglima TNI itu hak prerogatif presiden. Politik sebetulnya tidak perlu mempermasalahkan lebih lanjut. Kalau dia kurang cocok karena cacat personal itu boleh ditanyakan oleh DPR, tapi DPR tidak boleh menentukan calonnya," jelas mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen Purn Soeyono kepada wartawan di sela-sela Pameran Bursa Industri Pertahanan 2006 di kantor Dephan, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (12/1/2006). Walaupun presiden beberapa kali menunda pergantian Panglima TNI, jelas Soeyono, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Begitu juga bila Panglima TNI dijabat dari angkatan lain seperti Angkatan Udara yang saat ini sedang berkembang.Namun yang penting, kata dia, adalah logikanya bahwa pergantian Panglima TNI selain hak prerogatif presiden adalah apa grand strategy pertahanan Indonesia sudah beralih ke udara atau ke laut."Kalau grand strategy laut ya dari Angkatan Laut, kalau udara ya dari Angkatan Udara. Tapi kalau masih darat, ya dari Angkatan Darat," jelas Soeyono.Menurut dia memang tidak tertutup kemungkinan Panglima TNI nanti dijabat oleh angkatan lain, bukan TNI AD lagi. Hal ini berbeda seperti dulu yang masih dianggap tabu. Meski demikian, tegas Soeyono, DPR tidak boleh menentukan siapa penggantinya kecuali ada cacat personal.TNI saat ini juga sudah tidak berpolitik, sehingga tidak perlu lagi dipolitisir. Dia mencontohkan misalnya seseorang dicalonkan oleh PDIP padahal dia prajurit tulen. Tentunya orang akan mempertanyakan kok dia dipolitisir. "Parpol tidak boleh ikut-ikutan walapun secara UU memang DPR harus menyetujui calon yang diajukan presiden, tetapi semua calon yang diajukan oleh presiden tentunya orang yang terbaik kecuali ada masalah," tegas Soeyono. (san/)