.webp)
PDIP menyoroti keputusan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat yang diambil oleh Pemprov DKI. PDIP menilai Gubernur DKI Anies Baswedan seperti tak ada koordinasi dengan pemerintah pusat karena secara tiba-tiba rem mendadak.
"Jadi karena dipilih rakyat, bukan dia berdiri sendiri, kemudian tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi yang disorot oleh PDIP tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin," kata Sekjen PDIP Hasto Kristyanto dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/9/2020).
PDIP menilai seharusnya Anies menegakkan disiplin dengan melakukan koordinasi. Bukan malah tiba-tiba mengambil keputusan rem mendadak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya, pencegahan juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak. Apalagi ini rem dan juga aspek darurat langsung yang lain, proses komunikasi, sekali lagi, yang seorang pemimpin itu sangat mutlak," ujar Hasto.
Hasto menjelaskan hal itu bukan karena terkait kepentingan ekonomi. Menurutnya, kepentingan rakyat memang harus didahulukan, tapi berkoordinasi terlebih dahulu itu penting.
"Jadi apakah kepentingan ekonomi yang didahulukan? Bukan. Kepentingan rakyat yang didahulukan, tetapi tugas pemimpin itu bagaimana dengan penuh tanggung jawab tadi," ucapnya.
"Buktinya, ada daerah lain yang berhasil, jangan progresnya belum begitu tampak tiba-tiba ngerem. Ini yang dikritik oleh PDIP," lanjut Hasto.
Seperti diketahui, Anies akan kembali memberlakukan PSBB secara total di DKI. PSBB itu akan dimulai pada 14 September. Kegiatan perkantoran masih diizinkan, tapi hanya 25 persen pekerja yang berada di kantor.
Tonton juga 'Anies Sebut PSBB Ketat Dilakukan agar Dampak Ekonomi Tak Semakin Besar':
(eva/imk)
