Jumlah Kehadiran Fisik Dibatasi, Ini Tata Cara Rapat Komisi-Badan di DPR

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 23:31 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rapat di DPR RI
Ilustrasi (Rapat Komisi DPR/Foto: Hendra Kusuma/detikFinance)
Jakarta -

DPR RI melakukan pembatasan kehadiran fisik kepada anggota yang akan mengikuti rapat. Pembatasan ini mulai diberlakukan pada 14 September mendatang.

"Khususnya di wilayah Jakarta dan Juga di lingkungan Kantor MPR/DPR/DPD RI sebagai upaya pencegahan kami akan melakukan pembatasan kehadiran fisik Anggota DPR RI dan Mitra Kerja (Pemerintah) dengan maksimal kehadiran 20% (dua puluh persen) dan peserta rapat," demikianlah bunyi surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (11/9/2020).

Pembatasan jumlah kehadiran fisik ini dilakukan demi mencegah terjadinya penyebaran virus Corona. Puan mengatakan pembatasan ini dilakukan hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

"Pelaksanaan pembatasan kehadiran fisik tersebut mulai berlaku sejak hari Senin tanggal 14 September 2020 sampai dengan adanya pemberlakuan lebih lanjut," jelasnya.

Kepada media yang akan meliput, DPR juga melakukan pembatasan. Rapat akan ditanyangkan melalui TV Parlemen.

"Peliputan pelaksanaan rapat Komisi/Badan dilakukan oleh TVR Parlemen. Media cetak dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TVR Parlemen," jelasnya.

Berikut adalah tata cara rapat di DPR:

TATA CARA RAPAT KOMISI/BADAN (PADA MASA TATANAN NORMAL BARU) PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021

Tata Cara Pelaksanaan Rapat-Rapat Komisi/Badan:
1. Dalam keadaan pandemi Covid-19, tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dan seminar secara fisik.

2. Kegiatan konsinyering/paket meeting dalam dan luar kota untuk sementara ditiadakan, kegiatan rapat-rapat dapat dilaksanakan di dalam Gedung DPR Rl.

3. Kegiatan rapat-rapat Komisi/Badan di Gedung DPR RI dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat.

4. Rapat rapat Komisi/Badan dengan Mitra Kerja (Pemerintah) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Undangan Rapat dalam bentuk digital dan hardcopy (apabila dibutuhkan);
b. Bahan Rapat dalam bentuk digital dan hardcopy untuk peserta yang hadir fisik;
c. Pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual;
d. Rapat dengan cara tatap muka dilaksanakan di rang rapat Komisi/Badan dengan tetap merujuk kepada protokol kesehatan, sebagai berikut:

1) Pengecekan suhu tubuh para tamu dan peserta rapat di pintu masuk Gedung DPR yang dilaksanakan oleh petugas Pamdal, ruang rapat harus dipastikan sudah terpasang hand sanitizer, dan posisi duduk para peserta rapat harus diatur berjarak antara satu peserta dengan peserta yang lain.

2) Lamanya pelaksanaan rapat disepakati pada saat pembukaan rapat agar lebih efisien dan efektif maksimal 2,5 (dua setengah) jam dan rapat ditutup maksimal pukul 18.00 WIB.

3) Rapat dihadiri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Komisi/Badan, dengan pengaturan sebagai berikut:
- Komisi dengan jumlah 11 orang, dengan komposisi;
2 (dua) orang pimpinan komisi;
9 (sembilan) orang anggota komisi perwakilan fraksi.

- Badan (Badan Anggaran) dengan jumlah 20 (dua puluh) orang. dengan komposisi:
2 (dua) orang Pimpinan Badan Anggaran;
18 (delapan belas) orang Anggota Badan Anggaran dengan komposisi sesuai dengan jumlah proporsional anggota Fraksi.

- Badan (Badan Legislasi) dengan jumlah 16 orang, dengan komposisi:
2 (dua) orang Pimpinan Badan Legislasi;
14 (empat belas) orang anggota Badan Legislasi dengan komposisi sesuai dengan jumlah proporsional anggota fraksi.

- Badan Badan Iain untuk menyesuaikan.

- Miira Kerja:
1 (satu) orang Menteri;
1 (satu) orang Sekretaris Jenderal;
5 (Iima) orang Pejabat Eselon I;
3 (tiga) orang Pejabat Eselon II;

- Sekretariat Badan/Komisi:
1 (satu) orang Kepala Bagian Sekretariat Komisil Badan;
2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Rapat sekretariat Komisi/Badan.
2 (dua) orang Tenaga Ahli Komisi/Badan

4) Pendamping dari Mitra Kerja berjumlah maksimal 5 (lima) orang dan ditempatkan di balkon ruang rapat Komisi/Badan yang memiliki kapasitas 30 tempat duduk.

5) Pendamping dari mitra kerja yang tidak berhubungan langsung dengan rapat dan tidak tertampung di balkon untuk meninggalkan Gedung DPR RI.

6. Pendamping dari mitra kerja yang tidak tertampung di ruang rapat maupun balkon dapat mengikuti rapat secara virtual

7) Pendamping dari Anggota Tenaga Ahli/Staf Administrasi Anggota) untuk tidak mendampingi Anggotanya ke Komisi/Badan.

e. Anggota Komisi/Badan yang tidak hadir secara fisik dapat mengikuti rapat secara virtual dengan video conference dengan cara mengakses aplikasi Zoom menggunakan gawai atau laptop dengan Jarigan internal dimana saja dan setiap saat.

f. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rapat virtual dengan video conference sebagai berikut:
1) Untuk menjaga keamanan rapat secara teknis dan kerahasiaan jika rapat virtual dinyatakan 1enutup, setiap rapat tetap dihadiri secara fisik sekurang kurangnya 1 (satu) orang pimpinan untuk memimpin jalannya rapat.
2) Pimpinan rapat menyampaikan bahwa 'rapat tertutup' selelah rapat dibuka kepada seluruh peserta rapat termasuk undangan bukan Anggota (mitra kerja).
3) Untuk menjaga kerahasiaan rapal yang dinyatakan tertutup pimpinan rapat menyampaikan kepada seluruh peserta rapat secara virtual harus memberlakukan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:

- Pasal 276 ayat (3)
"Rapat tertutup hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan bukan Anggota yang diundang".

- Pasal 278 ayat (2)
"Pembicaraan dan Keputusan dalam Rapat-rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat rahasia dilarang diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik",

- Pasal 278 ayat (3)
"Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut"

4) Setiap peserta untuk:
- Tidak merokok dan atau mengaktifkan nada dering alat komunikasi seluler selama mengikuti rapat virtual;
- Berpakaian sopan rapi dan resmi;
- Menyiapkan diri dan menjaga agar pelaksanaan video conference dapat dilakukan secara tertib;
- Untuk meminimalisir gangguan suara dari sekitarnya peserta rapat agar berada di tempat/spot yang nyaman dan kondusif (tidak sedang berada di tempat umum, seperti café, restoran. pusat perbelanjaan dan lain-lain) dan tidak dalam kendaraan;
- Menuliskan nama lengkap sebagai pengenal pada saat bergabung (join meeting) dalam rapat virtual untuk memudahkan identifikasi;
- Menyiapkan perangkat video conference yang dapat menunjang kualitas suara (audio) seperti headset/earphone saat mengikuli rapat virtual agar suara yang dihasilkan terdengar lebih jelas.

5) Untuk keamanan meeting ID dan password rapat virtual akan diberikan 1 jam sebelum rapat dimulai melalui WhatsApp, SMS atau media lainnya oleh Sekretariat Komisi/Badan.

5. Komisi/Badan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan selain rapat/kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat Komisi/Badan

6. Peliputan pelaksanaan rapat Komisi/Badan dilakukan oleh TVR Parlemen. Media cetak dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TVR Parlemen.

(lir/zak)