Fahri Hamzah Kritik Kebijakan Bagi-bagi Pulsa, Ketua Komisi X Bela Nadiem

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 19:07 WIB
Jubir DPP PKB Syaiful Huda.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (Dok. PKB)
Jakarta -

Kebijakan pemberian pulsa gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) dikritik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda membela Mendikbud Nadiem Makarim soal rencana memberi subsidi pulsa dan smartphone.

"Sikap Fahri Hamzah itu bagian dari keresahan publik ya. Dia mewakili keresahan publik karena memang sekali lagi darurat pendidikan itu terjadi nyata. Karena itu masukan-masukan Fahri harus diterima oleh Kemendikbud sebagai bagian dari opsi-opsi solusi," kata Huda saat dihubungi pada Kamis (10/9/2020).

Namun Huda mengatakan Komisi X sudah lama mengajak Kemendikbud menjadikan televisi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, kebijakan itu juga telah berjalan melalui TVRI.

"Komisi X memang sudah sejak awal meminta Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI dan sudah berjalan terus," ucap Huda.

Lebih lanjut, Huda menjelaskan alasan mengapa pemerintah hanya menggunakan TVRI sebagai sarana PJJ. Sebab, menurutnya, jangkauan TVRI mencakup hingga ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

"Kenapa TVRI? Tidak TV komersial yang lain? Karena praktis, jangkauan TVRI lah yang bisa diakses di daerah-daerah 3T. Jadi kenapa opsinya TVRI bukan televisi nasional yang lain swasta," tuturnya

Huda kemudian juga mengkritik usulan Fahri Hamzah yang meminta 50 persen siaran TV untuk pendidikan. Sebab, jangkauan TV swasta masih terbatas, sehingga kurang relevan dengan situasi yang ada.

"Jadi kalau yang swasta nasionalkan masih terbatas jaringannya. Jadi sebenarnya pada konteks itu ya kurang relevan sebenarnya dari Pak Fahri. Kalau konteksnya adalah untuk menjangkau semua daerah yang tertinggal," kata Huda.

Selain itu, politikus PKB ini menyebut inisiatif kebijakan pemberian kuota dan smartphone penting dalam proses belajar-mengajar. Terlebih, kata Huda, pembelajaran melalui TV tidak dapat memasukkan unsur interaksi antara guru dan murid.

"Tentu sekali lagi inisiatif sekecil apapun termasuk subsidi kuota, terus minta ditambahin subsidi smartphone itu prinsipnya sekali lagi menjadi penting karena kan nggak, proses belajar-mengajar itu kan kalau TVRI kan nggak bisa berinteraksi langsung," ungkapnya.

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik Mendikbud Nadiem Makarim terkait rencana pemberian pulsa gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Fahri Hamzah meminta pembelajaran jarak jauh dilakukan lewat sarana TV.

"Daripada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa, mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50%. Layar TV sudah ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakkkk! Ayolah cerdas dikit napa bikin kebijakan. @jokowi," kata Fahri Hamzah di Twitter-nya, Kamis (10/9).

(hel/elz)