Lambat Usut Jarkom, Polri Dituding Mandul

Jakarta - Pengusutan kasus korupsi alat komunikasi dan jaringan komunikasi (Alkom/Jarkom) Mabes Polri tidak juga selesai. Polri dituding tidak serius dalam menangani kasus yang merugikan negara Rp 602 miliar ini. "Ujung-ujung Polri sendiri mandul," cetus anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman saat dihubungi wartawan di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2006).Benny mengatakan Polri tidak memiliki cukup keberanian mengusut kasus ini hingga tuntas. Padahal banyak perwira tinggi (pati) Mabes Polri yang terlibat dalam kasus ini. "Tidak ada kemajuannya karena banyak pati yang terlibat di sini," tambah dia.Benny meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang menangani kasus ini. "Sayangnya, saya juga melihat Polri sendiri enggan untuk menyerahkan kasus ini ke KPK atau Timtas Tipikor," ujarnya.Alasannya, keterlibatan beberapa pati Polri inilah yang ditakutkan mengganggu konsolidasi antar perwira.Indikasi kelambanan ini juga terlihat pada kinerja tim bentukan Mabes Polri yang khusus menangani kasus ini. Tim yang dikoordinasikan di bawah Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) ini baru memeriksa kejanggalan dari laporan Badan Pengawasan Keuangan."Awal laporan kejanggalan kan dari BPK, ya tim baru memeriksa kejanggalannya dari dokumen-dokumen yang dimiliki," kata Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam. Namun Anton menolak menyebutkan merinci kerja tim tersebut. "Saya cek dulu," kilahnya.Sebelumnya, Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko mengatakan tim telah meminta keterangan dari mantan Kepala Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Sa'af. Namun Saleh Sa'af membantahnya. (ton/)