Suksesnya Pemilu Langsung Tak Sejalan dengan Penegakan HAM

Jakarta - Dibukanya ruang demokrasi dan tepilihnya SBY-JK melalui mekanisme pemilihan langsung tidak memberikan kontribusi positif terhadap penegakan HAM di tahun 2005."Sikap selektif pemerintah karena tidak ada komitmen SBY-JK dalam mendorong agenda penegakan HAM, lebih parah lagi perilaku institusi polisi dan MA yang korup, yang membuat hambatan dalam penegakan HAM."Demikian laporan kondisi HAM tahun 2005 yang disampaikan Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik di kantor Imparsial, Jalan Diponegoro 9, Jakarta, Rabu (11/1/2006).Dia menjelaskan, pada tahun 2005 praktek kekerasan dilakukan paling banyak oleh aparat kepolisian dan TNI. Sebanyak 281 warga sipil menjadi korban kekerasan dan kurang lebih 165 aktivis pembela HAM menjadi korban kekerasan.Lebih lanjut dikatakannya, pola pendekatan keamanan menjadi prioritas rezim SBY dalam mengelola kekuasaannya cenderung mengakomodir tuntutan TNI dan BIN.Dengan tingginya pola pendekatan keamanan, kata Rachland, negara gagal memberikan perlindungan HAM terhadap warga sipil. Salah satu contohnya adalah terpasungnya kebebasan beragama, seperti kasus Lia Aminuddin, penutupan gereja, dan salat dua bahasa yang dilakukan oleh Ustad Yusman Roy. (san/)