Jangan Tutupi Illegal Logging di Jember & Banjarnegara

Jakarta - Suara yang membeberkan terjadinya pembalakan hutan alias illegal logging di Jember dan Banjarnegara, makin nyaring. Setelah PKS, Muhammadiyah juga meminta agar pemerintah tak menutupi kasus illegal logging yang menyebabkan banjir dan longsor itu."Pemerintah sebaiknya jangan berdalih dan mencari alasan dengan mengatakan tak ada kaitannya antara banjir dan tanah longsor dengan penggundulan hutan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.Hal itu disampaikan Din usai menghadiri jumpa pers "Festival Muharram" di Jalan Syamsu Rizal, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2006). Meski pemerintah daerah Jember dan kepolisian setempat membantah, Din meyakini banjir di Jember dan tanah longsor di Banjarnegara disebabkan illegal logging. Din mengingatkan jika pemerintah tak segera melakukan pencegahan secara preventif maka banjir dan longsor akan terus berulang. "Lalu kita hanya bisa datang sambil menangis dan memberikan bantuan tanpa memecahkan masalahnya secara tuntas," kata mantan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.Penegakan hukum terhadap pembalak hutan, dinilai Din hingga kini masih belum serius. Padahal, ingat Din, kejahatan yang dilakukan pembalak hutan tak kalah berat jika dibandingkan dengan tindakan terorisme. "Pembalak hutan akhirnya minta banyak korban. Pemerintah harus menghadapi dengan serius," kata Din. (iy/)