Sambangi KPK, Menaker Paparkan Perkembangan Program Subsidi Gaji

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 14:39 WIB
Menaker bertemu KPK
Foto: Ibnu-detikcom
Jakarta -

Menteri Ketenagakejaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan perkembangan program bantuan subsidi gaji ke KPK. Ia mengatakan penyaluran program subsidi gaji itu segera masuk tahap ketiga.

"Kami sampaikan realisasi itu dilakukan secara bertahap batch 1, 2 dan sekarang masuk 3 masih proses untuk ceklis yang sudah divalidasi data oleh Kemnaker," kata Ida dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020).

Ia menjelaskan pada tahap pertama bantuan yang tersalur melalui Bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Megara) 99,6 persen dan yang di luar Bank himbara sebanyak 98,7 persen. Kemudan, ia menambahkan pada tahap kedua yang disalurkan melalui Bank Himbara 99,18 persen dan di luar Bank Himbara 52,07 persen.

"Tahap dua ini juga masih dalam proses penyaluran. Untuk batch 3 sedang dalam proses lakukan ceklis oleh Kemnaker," sebutnya.

Ida menjelaskan program ini ditargetkan untuk 15,7 juta pekerja yang mendapat gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Meski demikian, Ida mengaku pihak Kemenaker akan melakukan validasi data secara berkala.

"Program ini memang akan dampak awal yang kami terima untuk pekerja yang sudah ada dalam Kemenaker dengan upah yang dilaporkan Rp 5 juta ke bawah itu targetnya 15.7 juta. Ini data awal proses berikutnya ada verifikasi validasi data, apakah penerima ini sudah sesuai," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dari data BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2.476.274 pegawai telah menerima bantuan pada tahap pertama, kemudian sebanyak 2.383.255 pegawai tahap kedua. Ia berharap Kemenaker terus melakukan perbaikan terkait validasi data penerima program bantuan subsidi gaji, agar program itu benar-benar tepat sasaran.

"Kami berharap, validasi terhadap data nanti kita akan perbaiki. Ini baru batch 2, batch ke 3 sampe tahun depan kan ya rencananya sampe 15,7 juta pegawai yang terdata upah di bawah Rp 5 juta itu kita pastikan betul-betul berhak menerima subsidi upah Rp 600 ribu per bulan," kata Alex.

(ibh/dwia)