Bertambah, 69 Kepala Daerah Ditegur Gegara Langgar Protokol COVID di Pilkada

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 09:10 WIB
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik (Foto: dok. Puspen Kemendagri)
Jakarta -

Jumlah kepala daerah yang ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena melanggar protokol kesehatan pencegahan virus Corona bertambah menjadi 69. Sebanyak 69 kepala daerah tersebut diketahui kembali mengikuti Pilkada 2020.

Dilansir dari situs Kemendagri, Rabu (9/9/2020), rincian kepala daerah yang ditegur terdiri atas 1 gubernur, 35 bupati, 4 wali kota, 25 wakil bupati, dan 4 wakil wali kota. Kemendagri mengingatkan kepala daerah harus mematuhi Instruksi Presiden Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

"Apresiasi dan teguran ini diberikan mengingat protokol kesehatan harus dipatuhi pada setiap tahapan pilkada. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik.

Selain itu, Kemendagri menyampaikan ada empat pimpinan daerah yang mematuhi protokol kesehatan COVID-19 pada pelaksanaan tahapan pilkada. Empat orang tersebut terdiri atas dua bupati dan dua wakil wali kota. Mereka adalah Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir.

Keempat orang itu, kata Akmal, sejauh ini dinilai mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik. Pada saat deklarasi ataupun saat pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU.

"Dan (mereka) membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah COVID-19," ujar Akmal.

Sebelumnya, ada 53 kepala daerah yang ditegur Kemendagri karena melanggar protokol kesehatan COVID-19 dalam acara tahapan Pilkada 2020. Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya hanya memiliki akses untuk menegur calon kepala daerah petahana.

"Bahwa Mendagri memberikan teguran keras terhadap 53 petahana. Tapi, terhadap kontestan yang bukan dari ASN, Kemendagri tidak memiliki akses memberikan sanksi kepada mereka. Untuk itulah, Bawaslu sudah melakukan. Saya lihat Bawaslu daerah sudah melakukan peneguran," kata Tito seusai rapat terbatas yang disiarkan di saluran YouTube Setpres, Selasa (8/9).

Simak juga video 'Mendagri Tegur 53 Calon Kepala Daerah Petahana lantaran Bikin Kerumunan':

[Gambas:Video 20detik]



(dkp/imk)