PPP Hormati Pemerintah Turunkan Ego Tunda Pemindahan Ibu Kota

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 15:04 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan Tema Potensi Golput di Pemilu 2019 di Media Center MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur karena ingin berfokus menangani Corona. PPP menghormati keputusan pemerintah.

"Kami menghormati keputusan pemerintah untuk menunda rencana pemindahan ibu kota yang sudah dipersiapkan sejak tahun lalu," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

"Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca-COVID-19," lanjutnya.

Baidowi, yang akrab disapa Awiek, menilai sikap pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota menunjukkan empati kepada masyarakat. Pemerintah disebut menurunkan egonya.

"Sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemi. Artinya, pemerintah menurunkan ego, yakni pemerintah lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.

Jika pemerintah selanjutnya ingin melanjutkan pemindahan Ibu Kota, Awiek menyebut harus setelah ekonomi pulih. Awiek pun mengingatkan pemerintah untuk hati-hati.

"Untuk selanjutnya, jika pemerintah mau melanjutkan rencana pemindahan ibu kota, maka harus dilakukan setelah perekonomian pulih. Dan juga dilakukan secara mendalam, saksama, dan hati-hati," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas memastikan rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur ditunda. Pemerintah masih berfokus pada penyelesaian pandemi Corona.

Meski pembangunannya ditunda, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9).

(rfs/tor)