.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan supaya tidak ada penggunaan narasi politik identitas serta politik SARA pada Pilkada 2020. Jokowi meminta ada ketegasan bagi yang melanggar.
"Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan. Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," kata Jokowi dalam rapat persiapan Pilkada 2020 yang disiarkan saluran YouTube Setpres, Selasa (8/9/2020).
Jokowi mendorong Pilkada 2020 menjadi adu program dan gagasan calon kepala daerah. Masyarakat juga diminta memantau rekam jejak calon kepala daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kita mendorong para calon beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah," kata Jokowi.
Pilkada serentak akan digelar tanggal 9 Desember 2020. Jokowi meminta penegak hukum, TNI, Polri, serta ASN, menjaga netralitas.
"Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya meminta agar kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini, demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu," ujar Jokowi.
(dkp/fjp)
