Pemerintah Desak Malaysia Percepat Perundingan Batas Negara

Jakarta - Pemeritah RI mendesak Malaysia untuk mempercepat proses perundingan penentuan batas laut wilayah perbatasan kedua negara yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Desakan tersebut akan disampaikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada PM Malaysia Abdullah Badawi dalam pertemuan informal mereka di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada 12-13 Januari 2006. Dalam pertemuan ini, Presiden SBY akan didampingi oleh Menko Polkam, Menko Ekuin, Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Jambi, Sumatera Selatan dan NAD. Pihak Indonesia berpendapat, hanya berdasar batas laut wilayah yang jelas, pengukuran batas landas kontinent dan zone ekonomi eklusif (ZEE) dapat dilakukan. Sehingga bisa jadi patokan perundingan sengketa perbatasan laut di sekitar Selat Singapura, Selat Malaka dan timur Kalimantan Timur bisa dituntaskan. Selain batas laut wilayah, ada sejumlah isu penting lain yang akan diusung delegasi Indonesia dan sebaliknya Malaysia. Masalah lama yang merupakan ganjalan hubungan kedua negara bertangga ini beberapa tahun terakhir. Seperti perlindungan hukum pada TKI, penyelundupan manusia dan kerjasama melawan terorisme yang merupakan agenda delegasi Indonesia. Sementara delegasi Malaysia akan datang dengan masalah kabut asap, visa bagi pelajar dan penangkapan nelayan. Tapi karena pertemuan di Bukit Tinggi sifatnya informal, maka tidak akan menghasilkan keputusan final dan mengikat. Targetnya sebatas mendorong komitemen politis kedua kepala pemerintahan agar ganjalan bilateral di atas cepat diselesaikan. Meski demikian, akan ada dua nota kesepatakan yang akan ditandatangi oleh SBY dan Badawi. Yaitu tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Lintas Batas Barat Kalimantan Barat. (jon/)