Ditegur Mendagri karena Timbulkan Kerumunan, Bupati Muna Beri Penjelasan

Sitti Harlina - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 11:23 WIB
Bupati Muna, Rusman Emba (Foto: Sitti Harlina/detikcom)
Bupati Muna Rusman Emba (Sitti Harlina/detikcom)
Kendari -

Bupati Muna Rusman Emba menjadi salah satu kepala daerah yang ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena menimbulkan kerumunan massa terkait Pilkada 2020. Rusman pun memberikan penjelasan.

Rusman mengatakan kerumunan yang timbul akibat aksi jalan kaki yang dilakukannya pada 13 Agustus lalu itu di luar dugaannya. Peristiwa itu, kata dia, terjadi setelah mendapat rekomendasi untuk maju pilkada.

"Kejadian itu usai saya mendapatkan rekomendasi dari sejumlah parpol, saya dijemput di pelabuhan. Saya akui itu sebagai apresiasi masyarakat, penjemputan itu di luar dugaan saya," kata Rusman kepada detikcom, Selasa (8/9/2020).

Rusman mengaku telah mengimbau warga selalu mematuhi protokol kesehatan. Namun, kala itu, penerapan protokol kesehatan sulit dilakukan.

"Sudah saya imbau untuk penekanannya agar selalu mematuhi protokol COVID. Hanya, saat itu memang untuk menjaga jarak susah dilakukan karena banyaknya warga," ujarnya.

Kendati demikian, Rusman berterima kasih atas teguran yang disampaikan Mendagri Tito tersebut. Menurutnya, teguran itu merupakan pengingat agar protokol kesehatan selalu dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini.

"Dengan teguran itu, kami berterima kasih, karena sudah kembali diingatkan untuk selalu mematuhi protokol COVID pada masa pandemi," kata Rusman.

Lebih lanjut Rusman pun mengaku sudah mematuhi apa yang menjadi imbauan pemerintah pusat sebagai petahana di Pilkada Muna setelah adanya teguran itu. Saat melakukan pendaftaran, kata dia, tidak ada kerumunan maupun perkumpulan massa.

"Sudah kami ikuti, terbukti saat pendaftaran tidak ada kerumunan. Kita patuh dengan protokol COVID. Saya juga tidak melakukan deklarasi meskipun warga sudah berkumpul saat itu," ujarnya.

Sebelumnya, sudah 51 kepala daerah yang ditegur Mendagri Tito Karnavian karena membuat pelanggaran. Pelanggaran terbanyak karena menimbulkan kerumunan massa terkait Pilkada 2020.

Berikut ini daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendapatkan teguran tertulis dari Mendagri sampai Senin, 7 September 2020.

Bupati Klaten, Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Luwu Utara, Plt. Bupati Cianjur, Bupati Konawe Selatan, Bupati Karawang, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Barat, Wali Kota Tidore Kepulauan, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Maros, Wakil Bupati Bulukumba, Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Majene, Wakil Bupati Bitung, Bupati Kolaka Timur, Bupati Buton Utara, Bupati Konawe Utara, Walikota Banjarmasin, Wakil Bupati Blora, Wakil Bupati Demak, Bupati Serang, Wakil Wali Kota Cilegon, Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Wali Kota Medan, Wali Kota Tanjung Balai, Bupati Labuhan Batu, Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, Wakil Bupati Kuantan Sengingi, Bupati Dharmasraya, Wakil Bupati Musi Rawas, Bupati Ogan Ilir, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bupati Musi Rawas Utara, Wakil Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Bupati Kepahiang, Bupati Bengkulu Selatan, dan Gubernur Bengkulu.

(mae/mae)