.webp)
Tahapan Pilkada Serentak 2020 tidak luput dari ancaman penyebaran virus Corona (COVID-19). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Medagri) Tito Karnavian tegas menangani klaster Pilkada ini.
Arahan itu disampaikan Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021, pada Senin (7/9/2020).
"Hati-hati, perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga hati-hati. Yang terakhir juga klaster Pilkada hati-hati ini," ucap Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, menurut Jokowi, pemerintah lebih fokus terhadap penyebaran di tempat umum dan melupakan penanganan di klaster terkecil.
"Agar selalu diingatkan, karena yang selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum, tempat-tempat publik. Tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster yang tadi saya sampaikan," ungkap Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tegas dalam hal penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada 2020.
"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi, untuk diberikan ketegasan betul," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta Polri untuk ikut mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020. Mengingat, penerapan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No 10 Tahun 2020.
"Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya sudah jelas," ujarnya.
Jokowi juga meminta Mendagri hingga Bawaslu untuk tegas terhadap calon kepala daerah yang tak melanggar PKPU No 10 Tahun 2020. Dia meminta peringatan keras tak segan untuk diberikan.
"Jadi ketegasan agar Mendagri nanti dengan Bawaslu agar betul-betul ini diberikan peringatan keras," kata Jokowi.
Pilkada serentak akan digelar pada Desember 2020. Pada 4 hingga 6 September 2020, tahapan pendaftaran Pilkada telah dibuka.
Sejumlah pasangan calon diketahui masih saja menimbulkan kerumuman saat mendaftar padahal sudah dilarang. Kondisi ini yang diduga memicu munculnya klaster Pilkada.
