Mega Cecar Pemerintahan SBY-JK

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali partainya sebagai oposan. PDIP akan mengawasi pemerintahan SBY-JK untuk memenuhi janji kampanyenya."Janji presiden adalah ukuran kinerja pemerintahan. Kita tidak asal tentang," kata Megawati di depan ribuan kader PDIP se-DKI Jakarta saat memberikan pidato politik dalam acara Harlah ke-33 PDIP di Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (11/1/2006).Sebagai oposan, Megawati lantas mengkritisi kebijakan pemerintah SBY-JK sepanjang tahun 2005. PDIP menentang kebijakan impor beras yang dirilis pemerintah. Impor beras saat produksi beras mencukupi dianggap Megawati sebagai kebijakan yang tidak memihak petani."Jika impor dilarang petani bisa mendapat harga yang menguntungkan dan mendukung ketahanan pangan. Seharusnya pemerintah mendahulukan kepentingan petani sendiri," tandasnya.Pidato politik yang disampaikan Ketum PDIP di tengah terik matahari mengakibatkan empat kader PDIP pingsan. Selain itu banyak kader yang memilih berteduh di bawah pohon ketimbang mendengarkan pidato Megawati. Dalam pidatonya, Megawati juga menegaskan sikap partainya yang tetap menolak nota kesepahaman Helsinki yang mencederai NKRI. Dia meminta kadernya di parlemen mengawasi pembuatan RUU Penyelengaraan Pemerintahan di Aceh."Saya perintahkan FPDIP untuk mengkritisi RUU penyelenggaran pemerintahan di Aceh jangan sampai klausulnya merugikan Indonesia," katanya.Megawati datang di lokasi acara sekitar pukul 09.55 WIB. Tapi suami Megawati, Taufiq Kiemas (TK), baru tiba sekitar pukul 10.15 WIB. TK langsung duduk di barisan depan, tapi tidak berdampingan dengan sang istri. Megawati justru duduk bersanding dengan Sekjen PDIP Pramono Anung.Mantan Presiden RI itu juga mencatat tahun 2005 sebagai tahun keprihatinan, karena banyaknya bencana alam. Mega melihat pemerintan lamban dalam mengatasi rehabilitasi di Aceh dan termasuk bencana alam di daerah. Oleh karenanya dia mendesak kader eksekutif dan legislatif PDIP di daerah untuk menyusun APBD yang mendukung pelayanan publik jika terjadi bencana. "Rumuskan APBD yang mendukung pelayanan publik, bukan untuk pejabat publik," tegasnya.Seusai melakukan pidato, Megawati lantas meninjau pelaksanaan donor darah di Gedung Pola. Sayangnya Mega enggan menjawab wartawan yang mencecarnya dengan berbagai pertanyaan.Dalam kesempatan itu Megawati juga melantik pengurus struktural DPC, DPAC, Dewan pengurus ranting se-DKI Jakarta untuk tahun kepengurusan 2005-2010. (san/)