PTUN Jakarta Batalkan Pencabutan Gelar Doktor Eks Gubernur Nur Alam

Andi Saputra - detikNews
Senin, 07 Sep 2020 11:27 WIB
Gubernur Nonaktif Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mendengar vonis hakim di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (28/3).
Eks Gubernur Sultra Nur Alam (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam atas Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Majelis menyatakan Nur Alam tidak terbukti plagiat disertasi sehingga pencabutan gelar doktor Nur Alam oleh kampus tidak dibenarkan.

Hal itu terungkap dalam putusan PTUN Jakarta yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (7/9/2020). Di mana kasus bermula saat Rektor UNJ mencabut gelar doktor Nur Alam. Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019.

Atas hal itu, Nur Alam tidak terima dan menggugat ke PTUN Jakarta. Gayung bersambut. Majelis mengabulkan gugatan itu.

"Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019," ujar majelis hakim yang diketuai Sutiyono dengan anggota Nasrifal dan Bagus Darmawan.

Dalam putusan yang diketok pada 25 Juli 2020 itu, majelis mengajukan sejumlah pertimbangan. Di antaranya:

Pertama, Pengadilan tidak menemukan adanya bukti usulan dari Senat Universitas Negeri Jakarta tanggal 9 Agustus 2019 yang menjadi dasar menimbang huruf b surat keputusan objektum litis.

Kedua, Pengadilan melihat adanya bukti T-9 berupa Persandingan Karya Ilmiah a.n. Nur Alam, akan tetapi tidak terlihat atau terbaca persandingannya dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa, dan juga tidak terdapat kapan disandingkannya serta tidak terdapat tandatangan ketua jurusan/departemen/bagian, karenanya bukti T-9 masih banyak mengandung segi kekurangan yuridis;

Ketiga, Pengadilan melihat terdapat kesaksian dosen sejawat sebidang secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa, akan tetapi terdapat komentar yang menyatakan "Hanya perlu dibuktikan lagi dengan meminta pihak UNJ untuk memeriksa lebih jauh kesamaan disertasi ybs dengan yang sudah ada di web UNJ, karena persentasi terbesar ada di sana sebesar 63% dan UNS sebesar 26%." (vide bukti T-4), sehingga untuk memperoleh kepastian hukum menjadi relevan untuk dipertanyakan apakah Rektor atau yang ditugaskan oleh Rektor melakukan pemeriksaan lebih jauh kesamaan disertasi ybs dengan yang sudah ada di web UNJ, Pengadilan tidak melihat adanya bukti hasil pemeriksaan dalam hal ini, sehingga kesaksian yang demikian merupakan kesaksian yang masih mengandung unsur keraguan dan tidak mencerminkan kepastian hukum;

Keempat, Pengadilan juga tidak melihat adanya bukti yang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan terhadap dugaan plagiat di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian, yang ada adalah bukti T-3, T-5, T- 6, dan T-7 yaitu kepada Nur Alam in casu Penggugat diberi kesempatan untuk menyusun disertasi kembali dan menyelesaikannya paling lambat tanggal 30 April 2019, dengan beberapa syarat, dan bukan pembelaan terhadap dugaan plagiat;

Berdasarkan pada penilaian hukum di atas, nyata dan terang benderang bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan objektum litis tidak didasarkan adanya usulan dari Senat, dan diterbitkan atas dasar persandingan yang mengandung segi kekurangan yuridis, serta kesaksian dosen sejawat yang masih mengandung unsur keraguan dan tidak mencerminkan kepastian hukum, serta belum memberikan kesempatan untuk membela diri atas dugaan melakukan plagiat, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa secara prosedur maupun secara substansi penerbitan surat keputusan objektum litis melanggar Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi jo. Pasal 45 huruf a jo. Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g. Dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

Pengadilan menilai tindakan Tergugat yang demikian secara mutatis mutandis juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta asas kecermatan yang menghendaki suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan, hal ini berkaitan dengan adanya perintah menteri kepada Rektor UNJ sebelumnya untuk mencabut Ijazah dan gelar akademik Penggugat meskipun tahapan prosedur belum dilakukan, karenanya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa in casu;

Siapakah Nur Alam? Berdasarkan putusan MA, Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan karena terbukti korupsi. Selain hukuman penjara dan denda, Nur Alam tetap dibebani uang pengganti Rp 2,7 miliar dan pencabutan hak politik 5 tahun. Jumlah uang pengganti dan pencabutan hak politik itu sama dengan putusan banding.

Tonton juga video 'Divonis Bersalah oleh PTUN, Ini Respons Menkominfo':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)