Koopskam Ompong, Darurat Sipil Diusulkan di Poso

Jakarta - Komando Operasi Keamanan (Koopskam) dinilai tidak punya gigi mengatasi masalah keamanan di Poso. Anggota DPR pun mengusulkan diterapkan darurat sipil, menyusul maraknya ledakan bom.Anggota Komisi I Jeffrey J Massie menyatakan, ledakan bom hampa di kantor satgas penanganan konflik Poso sangat melecehkan pemerintahan SBY."Kalau pemerintah sudah tidak punya pilihan lain dan kewalahan mengatasi Poso, apa boleh buat. Saya setuju diberlakukan darurat sipil," kata Jeffrey di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2006).Politisi dari Partai Damai Sejahtera ini menilai koordinasi antaraparat BIN, Polri, dan TNI sangat lemah, kendati sudah dibuat Koopskam. "Ini sangat memalukan kalau pemerintah tidak segera mengatasi," ujarnya.Dalam kesempatan terpisah, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Boy Saul menyampaikan hal yang sama."Kalau Poso tidak bisa diatasi dengan cara seperti ini, maka harus ada darurat sipil agar penanganan keamanan di Poso dilakukan secara komprehensif," kata Boy.Untuk itu, menurut Boy, perlu dilakukan sosialisai darurat sipil kepada masyarakat agar tidak menimbulkan ketakutan. Konsekuensinya, perlu penambahan pasukan dari TNI dan kepolisian."Karena petugas keamanan pun sudah terancam, saya akan dorong usul ini pada rapat komisi dengan jajaran Menko Polhukam nanti," cetusnya.Ledakan terjadi di depan kantor satgas penanganan konflik Poso pada Selasa 10 Januari sekitar pukul 20.30 Wita. Namun demikian, setelah diteliti Tim Gegana, ternyata yang besarnya sekaleng CDR tersebut hanyalah sebuah petasan. (aan/)