Jakarta -
Sejumlah peristiwa yang terjadi di Tanah Air dalam sepekan ini mendapat perhatian lebih dari publik. Salah satunya perihal pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi pendukung negara Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," ucap Puan di sela pengumuman pasangan cagub-cawagub Sumbar dukungan PDIP, Rabu (2/9/2020). Puan saat itu mengumumkan rekomendasi Pilgub Sumbar yang jatuh kepada Mulyadi dan Ali Mukhni.
Mungkin, Puan pun tak menyangka pernyataannya bernada harapan itu bakal menuai polemik. PDIP pun sampai menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan maksud pernyataan Puan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai, mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9).
Meskipun telah dijelaskan, kritik tetap menyasar ke Puan. Setidaknya ada dua anggota DPD dari Sumbar yang melontarkan kritik, salah satunya Emma Yohana.
"Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD RI asal Sumatera Barat, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu, karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatera Barat terhadap negara Pancasila," kata Emma kepada wartawan di Padang, Kamis (3/9).
Selain terkesan masih meragukan komitmen Sumbar terhadap negara Pancasila, Emma merasa pernyataan Puan telah memposisikan Sumbar sebagai pendatang baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pernyataan itu telah memposisikan Sumbar sebagai komunitas baru di Indonesia. Pertanyaan saya, Bung Hatta yang selalu bahu-membahu dengan Bung Karno untuk memerdekakan negeri ini, sesungguhnya siapa?" tanya dia.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon juga ikut mengkritik Puan. Fadli menyatakan, hanya orang yang tak mengerti sejarah yang masih meragukan Pancasilais masyarakat Sumbar.
"Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila," kata Fadli Zon seperti dikutip melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, pada Kamis (3/9).
Atas polemik yang terjadi, berbagai pihak pun menyarankan Puan agar meminta maaf. Anggota DPR dari dapil Sumbar II, Guspardi Gaus menilai tak pantas seorang Puan berbicara seperti itu.
"Saya sarankan sebagai Ketua DPR, beliau ini ketua saya, beliau ini pejabat negara kalau memang salah menyampaikan sesuatu sampaikan saja permohonan maaf bahwa 'saya minta maaf kepada masyarakat Sumbar yang sudah tersinggung yang sudah menyakiti hati terhadap pernyataan yang sudah saya sampaikan ini, bahwa saya maksud bukanlah seperti itu," kata Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar II, Guspardi Gaus di kompleks parlemen pada Kamis (3/9).
Namun, bukannya mendinginkan polemik, politikus PDIP Zuhairi Misrawi justru seolah memperuncing suasana. Pasalnya, Zuhairi malah menunjuk hidung PKS sebagai pihak yang membuat Provinsi Sumbar berubah.
"Apa yang disampaikan Mbak Puan lebih dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa kita. Sebab, Provinsi Sumatera Barat setelah 10 tahun dipimpin PKS memang berubah total. Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi. Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat," ujar Gus Mis kepada wartawan, Kamis (3/9).
PKS pun angkat bicara. Partai besutan Sohibul Iman itu balik menyindir PDIP.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyakini warga Sumbar tetap berpegang teguh dengan Pancasila dan NKRI. HNW menyebut tak pernah ada usulan dari Sumbar agar Pancasila diperas menjadi ekasila atau trisila.
"Mereka tetap berada dalam NKRI, dan juga tetap dengan Pancasila, dan tidak pernah dari Sumatera Barat usulan untuk menjadi ekasila, menjadi trisila, menjadi hal-hal yang kemudian menjadi polemik belakangan ini. Belakangan kan ada itu melalui RUU HIP ada yang kemudian ingin merubah dari Pancasila menjadi trisila, ekasila, Sumatera Barat tidak pernah ada wacana semacam itu," ujar HNW kepada wartawan, Kamis (3/9).
Upaya PDIP meredam polemik yang timbul akibat pernyataan Puan pu terus bergulir. Narasi Puan orang Minang pun dimainkan.
Adalah politikus PDIP Arteria Dahlan memainkan narasi itu. Bagi Anggota Komisi III DPR itu, Puan sangat terlihat sebagai orang Minang.
"Ayah beliau dalam semua kesempatan selalu dengan bangganya mengatakan bahwa dirinya orang Minang. Beliau menunjukkan keberpihakannya dengan mencoba memasukkan banyak orang Minang untuk diberikan kesempatan baik di partai, eksekutif, maupun legislatif. Tokoh-tokoh Minang yang ada saat ini termasuk yang berada di TNI Polri pun pastinya banyak dibantu oleh beliau. Saya pribadi sebagai bukti keberpihakan Pak Taufiq, Ibu Mega dan Mbak Puan terhadap anak-anak muda asal Minangkabau," papar Arteria.
"Saya berasal dari keluarga Masyumi, nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI. Tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufiq, diberikan ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai, hingga pada akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pada akhirnya menjadi anggota DPR terpilih, sesuatu hal yg tidak mungkin rasanya kalau pakai hitungan kalkulator biasa," sambung Arteria.
Pernyataan Puan itu bahkan sempat dibawa-bawa ke ranah hukum. Meski akhirnya, laporan Persatuan Pemuda Mahasiswa (PPM) Minang ditolak polisi.
Langkah PPM Minang pun tidak terhenti, walau laporannya ditolak polisi. Selanjutnya, PPM Minang berencana melaporkan Puan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
"Bagi saya di-close (laporannya). Di Bareskrim di-close, apa pun bentuknya, masuk anginlah. Mau 10 kali balik, mendingan kita langsung ke step berikutnya, ke MKD. Kita close di Bareskrim, kita nggak akan lengkapi, karena nggak bakal lengkap," sebut Ketua PPM Minang, David kepada wartawan, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/9).
Buntut dari pernyataan Puan ini pun tak hanya soal kritik, imbauan meminta maaf, rencana lapor ke MKD. Pernyataan putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga berimbas ke gelaran Pilgub Sumbar.
Pasangan cagub-cawagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi dukungan dari PDIP. Pasangan yang saat ini masing-masing menjabat sebagai anggota DPR RI dan Bupati Padang Pariaman itu mengaku kecewa atas pernyataan Puan.
"Ya kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. (Dukungan) PDIP kami kembalikan lagi," kata Ali Mukhni dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (5/9).
PDIP sendiri tak masalah Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan mereka. PDIP malah mempertanyakan perihal keteguhan Mulyadi-Ali Mukhni.
"Ya monggo saja, mau saran siapa pun, sikap keteguhan ada di paslon. Paslon teguh nggak?" ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (5/9).
PDIP pun akhirnya mengungkapkan penilaian mereka terhadap Mulyadi. Partai berlambang banteng moncong putih itu mengaku sejak awal menduga Mulyadi tidak kokoh sebagai pemimpin.
"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Minggu (6/9).
Lantas, apakah polemik pernyataan Puan ini masih berlanjut?
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
