Tak Ada BNPB dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana Versi Pemerintah, Kenapa?

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 21:21 WIB
Rapat Komisi VIII DPR dengan BNPB, 3 September 2020.
Rapat Komisi VIII dengan BNPB (Foto: Azizah/detikcom)
Jakarta -

DPR telah menerima surat presiden (surpres) terkait daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, tak ada nama BNPB dalam DIM yang diterima DPR. Kok bisa?

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan tidak adanya nama BNPB dalam DIM versi pemerintah itu berbeda dengan DIM sebelumnya. Dalam UU sebelumnya disebutkan BNPB secara eksplisit.

"Kami sudah menerima surat presiden soal RUU Penanggulangan Bencana. Yang kami kaget, Pak Kepala, penyebutan nama BNPB di dalam DIM versi pemerintah ditiadakan Pak, jadi ini berbeda dengan UU sebelumnya yang menyebutkan kata BNPB," kata Ace dalam rapat Komisi VIII DPR bersama BNPB, Kamis (3/9/2020).

Ace mengaku kecewa karena BNPB tidak masuk sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Padahal menurut Ace, RUU Penanggulangan Bencana justru dimaksudkan justru untuk memperkuat peran BNPB.

"Saya sebut aja ya, Pak, saya buka. Saya sebutkan ini suratnya. Jadi yang nanti wakil pemerintah itu adalah Mensos, Menkeu, MenPAN-RB, Menkes, dan Menkum HAM. Saya tadi pingin sekali BNPB yang punya pengalaman penanganan bencana dilibatkan dalam mitra, kalau nanti kita bikin panja," ungkap Ace.

"Dan RUU ini insyaallah diberikan ke Komisi VIII, pembasahannya. Nah pertanyaan saya, saya kasihan juga kok seharusnya kita ingin, DPR ingin memperkuat peran BNPB, tapi di DIM pemerintah tidak ada nama BNPB," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2