Kandidat Pimpinan KY Binsar Gultom Dukung UU MK Baru, Begini Alasannya

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 15:27 WIB
Binsar Gultom
Binsar Gultom (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Banten Binsar Gultom mendukung UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru. Binsar, yang masuk dalam 18 besar calon pimpinan Komisi Yudisial (KY), memiliki sejumlah argumen. Apa saja?

Salah satu yang baru dalam UU MK adalah dihapusnya sistem kocok ulang hakim konstitusi per lima tahun dan masa jabatan diperpanjang dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Binsar mendukung hal tersebut dengan sejumlah alasan.

"Untuk menjamin impartiality dan consistency mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang berkesinambungan, sehingga terhindar dari politicking dan terbebas dari segala campur tangan legislatif dan eksekutif," kata Binsar kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Menurut dosen Pascasarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta, itu, langkah rapat paripurna DPR yang mengesahkan UU MK baru pada Selasa (1/9) sudah tepat dan positif. Sebab, kata Binsar, bagaimanapun, tujuan revisi UU MK tersebut tidak hanya berguna untuk lembaga MK, tapi juga sangat berguna bagi masyarakat pencari keadilan.

"Karena itu, hakim konstitusi dan pimpinan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka mutlak mendapatkan persamaan hak di depan hukum dan harus mendapat perlindungan hukum atas diskriminasi yang mengimpit kebebasannya di dalam mengadili dan memutus perkara demi penegakan hukum yang berkeadilan," ujar hakim yang bikin heboh saat mengadili Jessica Kumala Wongso itu.

"Jika dibandingkan di berbagai negara, jabatan hakim itu tidak pernah diperiodisasi, bahkan rata-rata usia pensiun di atas 70 tahun, hingga seumur hidup," sambung Binsar.

Bagi Binsar, implikasi dengan adanya masa periodisasi hakim MK akan mengganggu ketenangan jiwa para hakim untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Sebab, dengan model kocok ulang per lima tahun, menurut dia, akhirnya akan berimplikasi pada pencalonan dirinya kembali untuk masa periode berikutnya.

"Padahal baik ilmu dan pengetahuannya maupun usianya masih memungkinkan untuk menjadi hakim konstitusi," ungkap Binsar dengan tegas.

Dengan adanya asas persamaan di depan hukum antara Mahkamah Agung (MA) dengan MK seperti yang dikehendaki Konstitusi UUD 1945, segala sesuatu 'hal yang sama' harus pula diperlakukan dengan cara yang sama, tidak boleh dibedakan.

"Implikasinya dengan adanya perlakuan yang tidak sama selama ini dihadapi oleh hakim MK terhadap hakim agung, telah terjadi diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi," tutur Binsar, yang pernah mengadili kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan UU MK yang baru pada Selasa (1/9). Perubahan Ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 itu memuat sejumlah aturan baru, termasuk soal pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi serta perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Kemudian ada juga mengenai perubahan usia minimal dan tata cara seleksi hakim konstitusi.

UU MK baru juga tidak mengenal kocok ulang hakim konstitusi tiap 5 tahun sekali. UU MK baru menghapus Pasal 22 yang menyatakan masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dalam UU MK Pasal 87 ayat b, disebutkan: Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Dengan adanya aturan tersebut, dipastikan delapan pengadil Pilpres 2024 diadili oleh hakim MK saat ini dan ada yang bisa menjabat hingga 2034.

(asp/elz)