MPR Harap Pembaruan Pendidikan Agama Islam Dukung Kebhinekaan

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 13:34 WIB
Ahmad Basarah (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Foto: Ahmad Basarah (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendukung gagasan pembaharuan kurikulum dan metode pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang lebih toleran seperti yang digagas oleh Prof. Dr. Abdul Mu'ti. Hal itu diucapkannya usai menghadiri pengukuhan Abdul Mu'ti sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

''Saya sangat sependapat dengan gagasan untuk menyempurnakan kurikulum dan metode pengajaran pendidikan agama Islam sesuai data-data yang diungkapkan Prof. Dr. Abdul Mu'ti dalam orasi ilmiahnya itu," ujar Basarah dalam keterangannya, Kamis (3/9/2020).

"Bangsa Indonesia beragam, baik dari segi suku, agama, ras, golongan, seni, budaya, juga bahasa. Kita harus mengelola kebhinekaan ini secara dewasa, antara lain dengan memberikan materi pendidikan yang mendukung kebhinekaan itu,'' imbuhnya.


Ahmad Basarah bahkan menyatakan kelima nilai atau solusi yang ditawarkan Abdul Mu'ti itu sebenarnya sudah terkandung dalam Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia.

''Nilai ketuhanan yang ditawarkan Prof. Abdul Mu'ti jelas terkandung dalam sila pertama Pancasila. Sila ketiga relevan dengan nilai kebersamaan dan kerja sama," ujar Ahmad Basarah.

"Sedangkan nilai kebebasan dan keterbukaan yang beliau ungkapkan relevan dengan sila keempat dan kelima Pancasila,'' jelas doktor bidang hukum yang menulis buku 'Bung Karno, Islam dan Pancasila' itu.

Terakhir, Ahmad Basarah berharap gagasan untuk menyempurnakan kurikulum dan metode pengajaran PAI yang disampaikan Prof Abdul Mu'ti segera bisa direalisasikan oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Dia yakin materi PAI yang pluralis akan menjadi menjadi perekat bangsa dalam memperkuat kebhinekaan ketika para anak didik di semua sekolah sejak awal sudah diajarkan nilai-nilai ketuhanan, kebersamaan, dan toleransi kepada sesama anak bangsa.

''Merujuk pada temuan PPIM yang dikutip Prof. Abdul Mu'ti itu, saya semakin yakin bahwa kurikulum Pancasila memang harus segera diajarkan kembali secara formal di sekolah-sekolah dan semua kampus," ujar Ahmad Basarah.

"Pancasila jelas mengajarkan kita bersikap pluralis, toleran, menjaga gotong royong, dan mengajak kita untuk selalu bersatu sebagai anak bangsa seperti yang beliau sampaikan dalam orasi ilmiahnya,'' tandas Ahmad Basarah yang juga menjadi anggota Komisi X DPR RI.

Sebagai informasi, dalam orasi ilmiah saat dikukuhkan sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Rabu (2/9), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menyatakan bahwa di masa mendatang, materi dan metode pengajaran PAI harus lebih pluralistis dan mendukung toleransi guna membentuk murid sekolah yang terbuka, toleran, bersikap positif, menerima, dan mau bekerjasama di tengah perbedaan sesuai ajaran Islam.

Abdul Mu'ti menyoroti peningkatan intoleransi keagamaan di dunia, termasuk di Indonesia, yang bersumber dari banyak sebab sosiologi, politik, juga sistem pendidikan. Salah satu sebab yang dia ungkap adalah materi dan metode pengajaran PAI yang tidak bersifat pluralistis.

Ia mengutip hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2018 bahwa 58,15% pelajar dan mahasiswa berpandangan radikal, 51,1% intoleran terhadap rekan seagama, dan 34,3% intoleran terhadap pemeluk agama lain.

Abdul Mu'ti mengajukan solusi perbaikan materi dan metode pengajaran PAI di masa depan dengan menawarkan lima dasar pengembangan kurikulum, yakni nilai ketuhanan, kebebasan, keterbukaan, kebersamaan, dan kerja sama.

Dia menekankan PAI pluralistis tidak sama dengan sinkretisme atau agnotisme, tapi menekankan agar murid diberikan perspektif yang memungkinnya bersikap kritis dan cenderung menentukan pilihan secara mandiri, sukarela, dan bertanggung jawab.

Hadir dalam acara pengukuhan guru besar itu antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin, Pimpinan MPR RI Zulkifli Hasan dan Arsul Sani, serta sejumlah undangan lainnya yang hadir secara sangat terbatas.

(mul/mpr)